Pemerintah Indonesia mengakui adanya kendala dalam berkomunikasi dengan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran di tengah memanasnya gelombang demonstrasi. Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyatakan bahwa WNI di Iran mayoritas adalah pelajar yang terkonsentrasi di kota Qom dan Isfahan, dan dilaporkan dalam kondisi aman.
“Komunikasi agak sulit ke Iran, tapi dari informasi terakhir yang saya terima karena kebanyakan Warga Negara Indonesia di Iran itu adalah pelajar yang terkonsentrasi di Qom dan Isfahan, laporan yang sampai ke saya tentu saja ini juga kita lihat dinamikanya, tidak banyak WNI yang terdampak,” ujar Sugiono di Gedung Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Meskipun demikian, Sugiono mengimbau seluruh WNI di Iran untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dan memantau perkembangan situasi terkini.
“Tetapi juga kita harus sampaikan kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di Iran untuk tetap waspada, perhatikan perkembangan situasi,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya bagi WNI untuk menghindari area demonstrasi. Menlu Sugiono telah menginstruksikan Duta Besar RI di Teheran untuk menyiapkan langkah-langkah evakuasi apabila situasi di Iran memburuk.
“Menghindari tempat-tempat atau titik-titik demonstrasi dan saya juga sudah menyampaikan kepada dubes kita di Teheran untuk mempersiapkan langkah-langkah jika sewaktu-waktu evakuasi itu perlu dilakukan,” ungkapnya.
Sugiono menambahkan, “Kalau dilihat dari situasinya tadi saya sampaikan di beberapa kota yang sebenarnya juga bukan merupakan titik-titik demonstrasi besar kita lihat perkembangannya.”
Iran Dilanda Protes Meluas
Situasi di Iran dilaporkan semakin memanas dengan protes anti-pemerintah yang meluas. Laporan dari Al-Arabiya dan Reuters pada Selasa (13/1) menyebutkan ribuan orang tewas dalam aksi demonstrasi besar-besaran yang telah berlangsung beberapa hari terakhir. Pejabat Iran yang tidak disebutkan namanya menyalahkan ‘teroris’ atas jatuhnya korban jiwa dari warga sipil dan personel keamanan.
Gelombang protes di Iran bermula sejak 28 Desember lalu di Grand Bazaar Teheran. Para demonstran, yang sebagian besar terdiri dari pedagang dan pemilik toko, memprotes memburuknya kondisi ekonomi akibat depresiasi tajam mata uang Rial Iran. Aksi ini kemudian meluas ke berbagai kota lain dan berkembang menjadi gerakan yang menantang pemerintahan teokratis yang berkuasa sejak revolusi 1979.
Beberapa hari terakhir, aksi demonstrasi di Iran diwarnai kerusuhan dan kekerasan. Kepala hak asasi manusia PBB menyatakan keterkejutannya atas peningkatan kekerasan yang dilakukan pasukan keamanan Iran terhadap para demonstran.
“Siklus kekerasan mengerikan ini tidak dapat berlanjut. Rakyat Iran dan tuntutan mereka untuk keadilan, kesetaraan, dan kebenaran harus didengar,” tegas Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, dalam sebuah pernyataan yang dibacakan oleh juru bicara kantor hak asasi manusia PBB, Jeremy Laurence.
