Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa keikutsertaan negara dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak bersifat tetap. Pakar Hubungan Internasional, Teuku Rezasyah, menilai bahwa reputasi diplomatik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah dihargai sejak awal oleh Presiden Trump.
Reputasi Diplomatik Prabowo Diakui
“Reputasi diplomatik RI dan kualitas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sudah sejak dini dihargai Presiden Donald Trump,” ujar Teuku kepada wartawan pada Jumat, 6 Februari 2026.
Teuku Rezasyah, yang merupakan ahli hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran (Unpad), berpandangan bahwa Indonesia akan memiliki pengaruh dalam forum internasional tersebut, termasuk dalam memperjuangkan gagasan mengenai nasib Palestina di hadapan Amerika Serikat.
“Diperkirakan dalam BoP nanti, RI akan bertarung konsepsi dengan AS, tanpa beban dan mengandalkan idealisme dan pengalaman diplomasi di PBB, OKI, dan Liga Arab, serta doa tulus masyarakat Palestina yang masa depannya terwakili,” katanya.
Dukungan Keanggotaan Tidak Tetap
Teuku mendukung keanggotaan Indonesia yang tidak bersifat permanen di BoP. Menurutnya, hal ini memberikan fleksibilitas bagi Indonesia untuk menarik diri jika badan tersebut tidak sejalan dengan idealisme negara.
“Di dalam BoP nantinya, RI bisa menarik diri, sekiranya badan ini berperilaku menyimpang dan berseberangan dengan idealisme RI,” jelasnya.
Penjelasan Sekretaris Kabinet
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace tidak bersifat tetap dan Indonesia dapat menarik diri kapan saja.
“Keanggotaan bersifat tidak bersifat tetap. Indonesia sewaktu-waktu dapat menarik diri dari keanggotaan,” kata Teddy dalam keterangannya pada Kamis, 5 Februari 2026.
Teddy menambahkan bahwa keikutsertaan Indonesia merupakan langkah konkret untuk mewujudkan gencatan senjata di Gaza. Indonesia akan turut berperan dan memiliki suara, bukan sekadar menghadiri konferensi.
“Keikutsertaan Indonesia merupakan langkah konkret untuk turut serta secara langsung dalam mengurangi peperangan di Palestina, dan bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi,” ujarnya.
Pendanaan Rekonstruksi Gaza
Mengenai isu iuran sebesar USD 1 miliar, Teddy menjelaskan bahwa dana tersebut diperuntukkan bagi rekonstruksi Gaza dan tidak bersifat wajib. Ia menegaskan bahwa Indonesia belum berada pada tahap pembayaran.
