Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti isu kebocoran anggaran di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam kesempatan tersebut, ia memberikan peringatan keras kepada para mantan pimpinan BUMN agar bersiap menghadapi panggilan dari kejaksaan.
Peringatan di Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah
Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 2 Februari 2026. Awalnya, Presiden membahas pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yang salah satu tujuan utamanya adalah mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara.
“Kita telah bentuk dana sovereign wealth fund. Saya telah menghimpun semua dalam satu pengelolaan yang nilainya USD 1 triliun,” ujar Prabowo.
Tanggung Jawab Pimpinan BUMN Terdahulu
Prabowo menjelaskan bahwa sebelumnya, dana tersebut tersebar di sekitar seribu perusahaan BUMN. Ia kemudian mengkritik para pemimpin BUMN di masa lalu.
“Bayangkan nggak? Siapa yang me-manage 1.000 perusahaan? Ini akal-akalan pimpinan-pimpinan,” ucapnya.
Presiden menegaskan komitmennya untuk menindak tegas penyalahgunaan wewenang dan meminta pertanggungjawaban dari para pimpinan BUMN terdahulu.
“Saya katakan, pimpinan BUMN yang dulu harus tanggung jawab, jangan enak-enak kau. Siap-siap kau dipanggil kejaksaan,” tegas Prabowo, yang disambut tepuk tangan hadirin.
Ia menambahkan, “Kan mereka ngejek, Prabowo hanya bisa ngomong di podium saja. Oh ya? Tunggu saja panggilan. Lu jangan nantang gue.”
Prabowo juga menyampaikan keprihatinannya jika ada tokoh atau kawan yang harus berurusan dengan hukum.
“Saya paling kasihan kalau saya lihat tokoh atau kawan diborgol, pakai baju oranye, kasihan anak istrinya, sudahlah. Sudahlah, kita semua sebentar lagi dipanggil. Kalau dipanggil enggak sesuai nomor urut, senioritas. Belum tentu aku duluan. Bisa-bisa yang muda-muda. Jadi lebih baik berbuat kebaikan, lebih mulia,” tutupnya.
