Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menceritakan kedekatan personalnya dengan Presiden Prabowo Subianto saat bertemu Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Dalam pertemuan tersebut, Megawati kerap menyapa Prabowo dengan panggilan akrab ‘Mas’.
Isi percakapan antara Megawati dan Pangeran Khaled ini diungkap oleh Duta Besar RI untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi, yang turut mendampingi di Istana Kepresidenan Qasr Al Watan, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada Rabu (4/2/2026). Turut hadir pula Ketua DPP PDIP Muhammad Prananda Prabowo beserta istri, Nancy Prananda, dan Kepala Badan Riset & Analisis Kebijakan Strategis PDIP, Andi Widjajanto.
Zuhairi menjelaskan, dalam dialognya dengan Pangeran Khaled, Megawati secara terbuka membahas dinamika politik dalam negeri Indonesia, termasuk hubungannya dengan Prabowo.
Hubungan Personal dan Visi Kebangsaan
Megawati menyampaikan kepada Pangeran Khaled bahwa persahabatannya dengan Prabowo telah terjalin cukup lama dan memiliki kesamaan visi untuk Indonesia Raya.
“Saya dengan Presiden Prabowo bersahabat cukup lama. Kami mempunyai visi besar tentang Indonesia Raya,” ujar Zuhairi menirukan ucapan Megawati.
Keakraban keduanya juga terlihat dari sapaan yang mereka gunakan. “Saya biasa memanggil Presiden Prabowo dengan panggilan ‘Mas’. Presiden Prabowo memanggil saya dengan panggilan ‘Mbak’. Hal ini membuktikan persahabatan kami sangat baik,” ungkap Megawati, seperti dikutip Zuhairi.
Posisi PDIP: Penyeimbang di Luar Pemerintahan
Meskipun memiliki hubungan personal yang baik dengan Prabowo, Megawati menegaskan bahwa PDIP, partai yang dipimpinnya, memilih untuk berada di luar kabinet dan menjalankan fungsi sebagai penyeimbang pemerintahan.
“Meskipun demikian, Ibu Megawati menambahkan bahwa secara politik, PDIP memilih sebagai penyeimbang dan berada di luar pemerintahan,” jelas Zuhairi.
Megawati memaparkan bahwa keputusan PDIP berada di luar pemerintahan adalah untuk menjaga mekanisme check and balance demi kepentingan rakyat.
“Kami memilih berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang. Jika pemerintah melakukan hal yang baik untuk rakyat, kami dukung. Tapi jika dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang kurang baik, kami akan mengoreksi dan memberikan masukan,” tegas Megawati, sebagaimana disampaikan Zuhairi.
Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Lebih lanjut, Megawati memberikan gambaran mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia kepada Pangeran Khaled. Ia menjelaskan bahwa sistem presidensial yang dianut Indonesia tidak mengenal istilah oposisi.
“Kami menganut sistem presidensil, yang tidak mengenal oposisi dan koalisi. Yang ada adalah bersama pemerintah dan di luar pemerintah. Oposisi hanya dianut dalam sistem parlementer,” kata Megawati.
Pangeran Khaled merespons positif penjelasan Megawati tersebut dan menghormati sikap politik PDIP dalam dinamika pemerintahan Indonesia.
“Kami dapat memahami penjelasan Yang Mulia Ibu Megawati,” ujar Putra Mahkota UEA.
