Jakarta – Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Developing Eight (D-8) yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada April 2026. Pemerintah tengah mematangkan substansi agar forum ini menghasilkan langkah kerja sama yang konkret, terutama di sektor ekonomi.
Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa fokus utama KTT D-8 kali ini adalah mewujudkan kerja sama yang bersifat konkret. “Kita sedang menyusun substansinya. Intinya adalah bagaimana menjadikan KTT kali ini sebagai satu yang sifatnya konkret ya,” ujar Sugiono kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Ia menambahkan, negara-negara anggota D-8 memiliki kekuatan ekonomi masing-masing yang jika dipadukan akan menjadi kekuatan besar. “Dan kalau misalnya dipadukan itu justru merupakan satu kekuatan yang besar. Jadi secara garis besar itu yang ingin kita dapatkan. Dan ini sedang dibicarakan substansi-substansi yang sifatnya lebih detail,” jelasnya.
Mengenai lokasi penyelenggaraan, Sugiono menyebutkan bahwa KTT D-8 akan digelar di Jakarta, dengan pemilihan venue yang representatif. “Venuenya nanti rencananya di, ya biasalah. Jakarta. Kita cari tempat yang representatif,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arief Havas Oegroseno mengungkapkan bahwa Indonesia mengusulkan isu kelautan sebagai agenda baru dalam kerja sama D-8. Usulan ini didasari oleh fakta bahwa seluruh negara anggota D-8 memiliki wilayah laut, namun isu tersebut belum menjadi fokus pembahasan bersama.
“Jadi negara D-8 itu semua punya laut, tapi D8 tidak pernah membahas mengenai laut. Jadi kita ingin D-8 tahun ini juga punya agenda mengenai kelautan dunia. Itu sudah masuk di agenda,” kata Havas.
Pemerintah RI telah mengirimkan undangan resmi kepada negara-negara anggota D-8. Namun, Havas belum dapat mengumumkan konfirmasi kehadiran para pemimpin negara kepada publik. “Kita sudah kirim undangan. Jadi kita belum bisa sampaikan ke publik,” katanya.
Developing Eight (D-8) adalah organisasi kerja sama pembangunan yang didirikan pada tahun 1997. Organisasi ini beranggotakan delapan negara berkembang yang mayoritas tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yaitu Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki.
