Ketua Komisi VII DPR, Saleh Partaonan Daulay, mendesak agar Provinsi Bali menjadi prioritas dalam program waste to energy atau pengolahan limbah sampah menjadi energi. Desakan ini muncul menyusul sorotan Presiden Prabowo Subianto terhadap persoalan sampah di Pulau Dewata.
Saleh mengaku pernah menyaksikan langsung kondisi tumpukan sampah di Bali yang menjulang tinggi. Ia menilai persoalan tersebut telah lama meresahkan dan menimbulkan kegelisahan di kalangan pemerintah.
Dorongan Program Waste to Energy
“Waktu di Bali, saya sudah pernah lihat sampah yang dimaksud. Tumpukannya menjulang tinggi. Sepertinya itu sudah ada sejak lama. Pasti sudah meresahkan banyak pihak. Terutama pemerintah,” ujar Saleh kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).
Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat telah memiliki program waste to energy yang rencananya akan dibangun di 34 kota tahun ini. Saleh berpendapat, Bali sangat layak untuk didahulukan dalam implementasi program tersebut.
“Dalam konteks perang melawan sampah, saya dengar pemerintah sudah memiliki program waste to energy. Tahun ini, akan dibangun di 34 kota. Beriringan dengan program ini, Bali sudah sepatutnya dijadikan sebagai salah satu yang perlu diutamakan untuk didahulukan,” tuturnya.
Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah
Saleh menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi masalah sampah di Bali. Ia meminta agar persoalan ini tidak ditunda-tunda.
“Kemenpar dan Pemprov Bali perlu duduk bersama. Harus ada rencana bersama agar diutamakan dan diprioritaskan. Saya yakin, Prabowo akan menyetujui hal tersebut. Dalam waktu panjang, Kemenpar dan Pemrov Bali juga sudah harus ikut dalam program pemerintah lainnya. Saya dengar ada juga Gerakan Indonesia Asri, Optimalisasi Bank Sampah dan TPS3R, dan Rumah Maggot (pakai larva),” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk berdiam diri dalam menghadapi masalah sampah.
“Sampah itu memang tidak baik. Tidak ada alasan untuk berdiam diri. Apa yang bisa dikerjakan sekarang, jangan tunggu sampai esok lusa,” tegasnya.
Kebersihan Ciri Negara Maju
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, Komisi VII DPR akan turut mengawasi dan siap berpartisipasi jika diperlukan regulasi khusus untuk program pengelolaan sampah.
Menurutnya, kebersihan merupakan salah satu indikator kemajuan suatu negara.
“Suatu negara dikatakan maju jika negara itu bersih. Hanya di tempat bersih orang akan tenang dan nyaman untuk hidup dan tinggal. Karena itu tidak salah bila disebut bahwa kebersihan adalah ciri utama negara maju,” imbuhnya.
Sorotan Presiden Prabowo
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti masalah sampah di Bali. Ia mempertanyakan minat wisatawan untuk berkunjung jika kondisi pulau tersebut kotor.
Prabowo mengungkapkan bahwa pariwisata, meskipun berpotensi menyerap banyak tenaga kerja, menghadapi kendala serius akibat masalah sampah.
“Indonesia indah, dia mau datang, lihat kumuh. Dia mau ke Bali, pantai Bali kotor,” ucap Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Ia mengungkit keluhan sejumlah tokoh asing mengenai kondisi Bali.
“Saya di Korea ketemu tokoh-tokoh di Korea, menteri-menteri, jenderal-jenderal, kadang-kadang ya tentara di mana pun dia nggak basa-basi. Dia bilang ‘Your excellency, I just came from Bali. Bali so dirty now. Bali not nice’. Ah saya, tapi saya terima itu sebagai koreksi,” tutur Prabowo.
Presiden mengajak pemerintah daerah untuk bersama-sama mengatasi masalah tersebut. Ia kemudian menunjukkan foto kondisi sampah di salah satu pantai Bali pada Desember 2025.
“Ini pantai Bali, bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah?” tanyanya.
