Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai namanya yang kerap disebut dalam kasus korupsi yang melibatkan sejumlah menteri di era Kabinet Indonesia Maju. Jokowi menegaskan bahwa ia tidak pernah memberikan arahan atau perintah untuk melakukan tindak pidana korupsi.
Keterkaitan Kebijakan Presiden dan Kasus Korupsi
Menanggapi pertanyaan wartawan di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, pada Jumat (30/1/2026), Jokowi mengakui bahwa dalam setiap kasus korupsi yang menyeret nama menterinya, namanya selalu ikut terseret. Hal ini menurutnya wajar karena setiap program kerja menteri berasal dari kebijakan, arahan, dan perintah presiden.
“Iya, di setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya. Karena apa pun program kerja-kerja menteri pasti dari kebijakan presiden, pasti dari arahan presiden, dan juga dari perintah-perintah presiden,” ujar Jokowi, seperti dilansir detikJateng.
Penegasan Tidak Ada Perintah Korupsi
Meskipun demikian, Jokowi secara tegas membantah telah memerintahkan para menterinya untuk melakukan korupsi. “Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi, nggak ada,” ungkapnya.
Ia kembali menekankan bahwa kebijakan yang diambil oleh setiap menteri merupakan kebijakan yang berasal dari presiden. “Ya, ya memang itu kebijakan dari presiden, memang itu arahan dari presiden,” jelasnya.
Menteri yang Menyebut Nama Jokowi di KPK
Sebelumnya, sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju, termasuk Nadiem Makarim, Yaqut Cholil, dan Dito Ariotedjo, disebut menyebut nama Jokowi saat dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yang terbaru, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memberikan keterangan kepada KPK terkait kasus dugaan korupsi dalam kuota haji.
“Secara garis besar, memang yang dipertanyakan, ditanyakan lebih detail saat kunjungan kerja ke Arab Saudi. Waktu itu saya mendampingi Bapak Presiden Jokowi dan tadi saya sudah menceritakan semuanya detail,” kata Dito di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (23/1).
