Jakarta – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi menyetujui proposal Pemerintah Indonesia untuk menerima hibah dari Pemerintah Jepang. Hibah senilai 1,9 miliar Yen Jepang, yang setara dengan sekitar Rp 270 miliar, akan dialokasikan untuk pengadaan empat unit kapal patroli dalam program Official Security Assistance (OSA) Jepang untuk tahun anggaran 2025.
Hibah Kapal Patroli untuk Pengamanan Perairan
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto menjelaskan bahwa hibah ini merupakan kelanjutan dari program serupa yang telah diterima Indonesia pada tahun 2024. “Tahun lalu kita mendapatkan dua kapal senilai 1 miliar Japan Yen. Tahun ini, 2025 yang lalu, dirapatkan tadi, kita juga mendapatkan 1,9 miliar Japan Yen,” ujar Donny usai rapat tertutup di Komisi I DPR, kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Ia menambahkan, “Ini tadi kita rapat dengan Komisi I DPR RI, pada intinya pemerintah dan DPR setuju untuk menerima hibah dari Pemerintah Jepang tersebut.” Nilai hibah tahun ini memungkinkan pengadaan hingga empat unit kapal patroli. “Jadi itu tadi nilainya sekitar 1,9 miliar Japanese Yen. Jadi itu kalau dikapalkan itu kira-kira antara tiga atau empat kapal. Itu kapal patroli dengan panjang 14 meter lebar 5 meter, kecepatan bisa sampai 40 knots, cepat,” papar Donny.
Lebih lanjut, Donny menekankan bahwa tambahan armada kapal patroli ini akan memberikan dampak signifikan terhadap upaya pengamanan wilayah perairan Indonesia. Keunggulan kapal patroli yang akan diterima antara lain kecepatannya yang mencapai 40 knot. “Kita tinggal menerima, memang peralatan yang ada secukupnya untuk non-kombatan. Kemudian berikutnya dari aspek hubungan luar negeri, ini akan mempererat hubungan kerja sama kita dengan Jepang,” ungkapnya.
Rapat Tertutup Komisi I DPR
Rapat kerja Komisi I DPR yang membahas hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) ini digelar secara tertutup. Pihak pemerintah yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto. Dari unsur TNI, hadir Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita, beserta para wakil kepala staf dari tiga matra. Turut hadir pula Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono.
Pemerintah Indonesia tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk pengadaan kapal-kapal ini, karena seluruhnya ditanggung oleh hibah dari Jepang.
