Jakarta – Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pasca Bencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengumumkan bahwa pemulihan di 52 kabupaten/kota yang terdampak bencana menunjukkan progres yang signifikan. Sebagian besar daerah tersebut dilaporkan telah kembali ke kondisi normal.
Anggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Tito menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan dana sebesar Rp 4,7 triliun melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Anggaran ini dialokasikan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah yang terkena dampak bencana. Dana tersebut akan disalurkan kepada masyarakat terdampak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Ia juga meminta dukungan dari pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI agar proses pemulihan pasca bencana dapat berjalan secara optimal. “Anggaran TKD, ini yang kami mohon dukungan dari MPR dan dari DPR. Karena presiden sudah menyampaikan transfer daerah di daerah 3 provinsi yang (terdampak) bencana ini dikembalikan seperti di tahun 2025. Itu dampaknya besar,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2/2026).
Dengan dinormalisasikan anggaran Transfer Keuangan Daerah (TKD), Tito meyakini progres pemulihan akan menjadi lebih optimal. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk melengkapi kebutuhan pemulihan, termasuk pengadaan mebel, perbaikan infrastruktur publik, dan fasilitas pemerintahan.
Langkah Strategis Satgas PRR
Pernyataan ini disampaikan Tito saat acara Penyerahan Bantuan kepada Daerah Terdampak bersama Pimpinan MPR RI yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh. Selama menjabat sebagai Kasatgas PRR, Tito telah menginisiasi berbagai langkah strategis. Langkah-langkah tersebut meliputi rapat koordinasi rutin dengan pihak terkait, kunjungan langsung ke lokasi bencana, serta penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak.
Selain itu, Satgas PRR juga melakukan inventarisasi kebutuhan daerah terdampak dan menggelar rapat khusus untuk membahas dashboard data Satgas PRR Pasca Bencana Wilayah Sumatera. Tujuannya adalah untuk memastikan proses pemulihan berjalan lebih terarah dan terukur.
“Di Kemendagri ada Posko Gabungan. Gabungan dari instansi pemerintah, yang tergabung dalam Satgas itu juga melakukan zoom dengan staf dari kepala daerah. Entah Sekda atau Kepala BPBD, juga dinas sosial, dan lain-lain. Nah, ini dilakukan terus untuk melakukan update, update, update,” sambung Tito.
Validasi Data untuk Penanganan Komprehensif
Tito berharap agar daerah yang belum mengirimkan data kondisi segera melengkapinya. Data tersebut dianggap krusial sebagai kunci penanganan yang komprehensif. Ia menambahkan bahwa data yang masuk akan divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mencegah penumpukan dan memastikan akurasi.
“Jadi ini mekanismenya bottom up, kecepatan Pemda. Saya mengejar setiap minggu, zoom meeting. Dan setelah itu kecepatan itu selain oleh Pemda, yang kedua adalah validasi oleh BPS, Badan Pusat Statistik. Supaya jangan terjadi masalah,” tandasnya.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, Akbar Supratman, jajaran pimpinan MPR RI, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar, serta para pihak terkait lainnya.
