Berita7 — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ia secara khusus menyaksikan simulasi Pemilihan Toko Terbuka (PTT) atau yang dikenal sebagai ‘tender rakyat’. Mekanisme ini dinilai sangat positif karena menjamin keterbukaan dan transparansi dalam penyaluran bantuan.
Peninjauan program perumahan rakyat ini dilakukan di Desa Cilampeni, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung. Turut hadir mendampingi Mendagri Tito Karnavian adalah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Dalam kesempatan tersebut, Tito menjelaskan bahwa PTT memungkinkan para pemilik toko untuk secara jelas menampilkan jenis bahan bangunan yang mereka tawarkan beserta rincian harganya.
“Saya sudah sering ikut sama beliau (Menteri PKP). Ini salah satu program yang bagus sekali, karena ada tender rakyat ini, uangnya semuanya serba terbuka. Semua transparan ya,” ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima pada Sabtu (25/7/2026).
Lebih lanjut, Tito Karnavian berdialog langsung dengan para pemilik toko bangunan yang berpartisipasi. Ia secara cermat memverifikasi data bahan bangunan dan harga yang tertera. Mendagri menyambut baik mekanisme ini karena dinilai akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan bahan bangunan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau.
“Artinya siapa yang paling murah itu akan menang. Dan kemudian sisa uangnya dikembalikan lagi kepada rakyat. Silakan berembuk buat apa,” tambah Tito, menjelaskan sistem pengembalian sisa dana.
Mendagri juga menyampaikan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus berkomitmen memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memperoleh hunian yang layak. Salah satu upaya nyata adalah melalui pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) khusus bagi MBR.
“Sekarang untuk khusus masyarakat berpenghasilan rendah, turunkan, dinolkan. Nah, definisi masyarakat berpenghasilan rendah pun, oleh Pak Menteri PKP, sudah agak diperluas,” ungkapnya.
Tito Karnavian berharap berbagai kemudahan yang diberikan ini dapat memacu perputaran ekonomi daerah, terutama dalam sektor perumahan. Ia juga mengimbau para kepala daerah untuk tidak ragu menerapkan kebijakan tersebut. Peningkatan pembangunan rumah dipandang akan memberikan dampak ekonomi positif yang pada akhirnya akan turut mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dengan adanya rumahnya, tadinya tanahnya kosong, hanya dapat pajak bumi saja. Tapi kalau ada rumahnya, tahun depannya pajak bumi dan bangunan. Jadi PAD akan bertambah,” tandasnya, menekankan potensi peningkatan PAD melalui sektor properti.
Ikuti Berita7

Masuk dengan Google untuk ikut berkomentar.