Berita7.co.id — Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito menyoroti kenaikan kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah, termasuk penangkapan Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Menurut Lakso, kombinasi kebutuhan pembiayaan politik dan motif memperkaya diri mendorong praktik korupsi di tingkat daerah.

“Modus yang dilakukan Etik Suryani bukanlah hal baru. Pada 10 OTT yang terjadi, hampir setengahnya terkait dengan pemerasan terhadap bawahan,” kata Lakso kepada wartawan, Sabtu (11/7/2026).

Motif Internal: Biaya Politik dan Kepentingan Pribadi

Lakso menjelaskan salah satu pendorong dari sisi internal adalah kebutuhan pembiayaan mesin politik dan motif pribadi. Meski kepala daerah sejatinya mendapatkan fasilitas dan dukungan anggaran profesional, kebutuhan dana untuk mempertahankan kekuasaan dinilai mendorong praktik pengumpulan uang selama masa jabatan.

“Pada konteks internal, kebutuhan untuk biaya mesin politik dan motif pribadi untuk memperkaya diri. Kepala Daerah sebetulnya sudah memiliki fasilitas dan dukungan budget profesional yang memadai,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kebutuhan untuk membiayai periode politik selanjutnya membuat pejabat daerah berupaya mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya, termasuk melalui pemerasan terhadap bawahan atau pemungutan fee dari pengusaha.

Tekanan Eksternal dan Permintaan Dana Non-Budgeter

Selain faktor internal, Lakso mengungkap tekanan eksternal sebagai faktor lain. Ia menyebut adanya permintaan dana non-budgeter dari berbagai pihak yang menempatkan kepala daerah pada situasi sulit.

“Pada satu sisi, terdapat permintaan dana non-bugeter dari berbagai pihak mitra (pada beberapa kasus dari penegak hukum dan auditor) maupun dari pihak yang lebih tinggi (Menteri maupun DPR pada beberapa kasus) dalam upaya mendapatkan alokasi budget untuk daerahnya maupun kepentingan lain daerahnya,” jelasnya.

Akumulasi dua faktor tersebut, menurut Lakso, mengubah masa jabatan kepala daerah menjadi kesempatan untuk mengumpulkan dana sebanyak mungkin. Berbagai modus dijalankan, mulai dari suap dan gratifikasi hingga konflik kepentingan dalam pengadaan.

“Akhirnya berbagai modus dilakukan baik melalui pendekatan suap, gratifikasi maupun konflik kepentingan dalam pengadaan. Untuk itu, perlu dirumuskan langkah strategis, termasuk membongkar secara tuntas para penerima manfaat di atas dari korupsi Kepala Daerah serta adanya kejelasan soal dukungan operasional dana non-budgeter,” imbuh dia.

Kasus OTT Bupati Sukoharjo

Kejadian terbaru yang disorot adalah OTT terhadap Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo, menyatakan perkara ini diduga terkait pemerasan terhadap perangkat daerah.

“Perkara ini terkait dugaan pemerasan oleh bupati kepada para perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo,” kata Budi Prasetyo, Jumat (10/7/).

KPK membawa sembilan orang ke Jakarta terkait OTT tersebut. Para pihak yang diamankan berada di wilayah Wonogiri, Solo, dan Sukoharjo.

“Pihak-pihak tersebut di antaranya diamankan di wilayah Wonogiri, Solo, dan juga Sukoharjo,” ujar Budi Prasetyo.