— Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendorong agar sinergi antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung tetap terjaga selama proses penanganan perkara yang melibatkan eks Jampidsus Febrie Adriansyah. Ia menegaskan kedua institusi itu merupakan mitra penting dalam penegakan hukum.

Permintaan itu disampaikan Habiburokhman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026), saat menyinggung kekhawatiran agar tidak terjadi gesekan antarinstitusi dalam penanganan perkara tersebut.

“Iya, kita sangat khawatir jangan sampai terjadi gesekan antarinstitusi ya, terkait kasusnya Pak, Pak Febrie,” kata Habiburokhman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Menurutnya, Komisi III DPR sebelumnya menyetujui agar perkara itu diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Alasan utamanya, kata Habiburokhman, adalah keyakinan bahwa Kejaksaan memiliki aparatur yang profesional dan berpegang pada hukum serta keadilan.

“Kemarin saya juga, kita juga setuju kalau perkara tersebut diserahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penyidikan, ya. Kenapa? Karena kita juga percaya Kejaksaan memiliki, apa namanya, aparat yang memiliki jaksa-jaksa yang independen. Walaupun memeriksa sebagai sesama jaksa, pasti mereka acuannya adalah hukum dan keadilan,” jelasnya.

Upaya Meminimalisir Gesekan

Habiburokhman mengatakan Komisi III sengaja mengundang Kapolri dan Jaksa Agung pada momen yang dinilai tepat untuk meredam potensi konflik. Ia menegaskan kedua lembaga itu merupakan mitra terbaik bagi Komisi III DPR.

“Dengan demikian kami pengin meminimalisir ya, sangat meminimalisir gesekan antar-institusi. Tadi sengaja kita undang Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung ya, pada momen yang paling tepat ini karena keduanya adalah mitra-mitra terbaik kami,” ujarnya.

Habiburokhman juga memuji figur dan kinerja kedua pimpinan serta institusi masing-masing, berharap hubungan tetap baik ke depan.

“Pak Kapolri itu orang baik, Pak Jaksa Agung orang baik, institusi Polri juga udah bekerja sangat baik, institusi Kejaksaan bekerja amat baik ya. Kita sayang dengan dua institusi ini, kita nggak ingin terjadi gesekan. Ya, jadi tadi kita undang, saya foto, ya mereka tertawa dengan gembira ya, alhamdulillah ya. Semoga ke depan semakin landai,” imbuh dia.

Komisi III Beri Atensi Pada Sejumlah Kasus

Sebelumnya, Komisi III DPR memastikan memberikan perhatian terhadap proses hukum sejumlah perkara, termasuk kasus korupsi batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel. Habiburokhman menegaskan kasus yang sempat menyeret aparat penegak hukum merupakan terkait oknum, bukan institusi.

“Ada beberapa hal yang diumumkan. Pertama, Komisi III mengambil inisiatif, memastikan kasus yang kemarin-kemarin banyak diberitakan bisa berjalan dengan koridor hukum dan diusut tuntas secara hukum,” kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Kejagung RI, Jakarta Selatan, Sabtu (11/7).

Ia menambahkan Komisi III akan mengawal agar tidak ada tindakan yang melampaui kewenangan selama proses pengusutan berlangsung.

“Kedua, kami juga ingin memastikan tidak adanya excess, gesekan, friksi antarinstitusi terkait penanganan kasus ini. Karena bagaimanapun ini adalah kasus terkait oknum, dengan orang, dengan individu, bukan dengan institusi,” ujarnya.