Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menanggapi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menunjukkan mayoritas publik menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Menurut Sarmuji, penolakan tersebut kemungkinan besar dipicu oleh kekhawatiran publik terhadap desain Pilkada yang mirip dengan era Orde Baru. “Mungkin yang dibayangkan publik adalah desain pilkada model Orde Baru di mana keterlibatan publik hampir nihil,” kata Sarmuji kepada wartawan, Kamis (8/1/2026).
Ia menegaskan bahwa jika ada perubahan desain Pilkada, keterlibatan masyarakat akan tetap diupayakan semaksimal mungkin. Sarmuji berpendapat, Pilkada melalui DPRD tidak serta-merta menghilangkan partisipasi publik.
Partisipasi Publik Tetap Diupayakan
“Kalaupun nanti ada perubahan desain pilkada, kita akan melibatkan semaksimal mungkin partisipasi publik dalam pilkada tidak langsung,” ujarnya.
Sarmuji, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar DPR, meyakini bahwa keterlibatan rakyat tetap dapat dijamin meskipun Pilkada dilakukan melalui DPRD. Ia menjelaskan bahwa publik dapat dilibatkan sejak proses penjaringan calon kepala daerah.
“Rakyat bisa terlibat dalam proses penjaringan calon. Publik bisa berinteraksi langsung dengan kandidat melalui kampanye langsung, bisa didesain melalui tatap muka langsung, platform media sosial atau media lainnya. Yang penting publik bisa mengetahui bagaimana isi pikiran kandidat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sarmuji menambahkan bahwa debat kandidat tetap dapat diselenggarakan. Hal ini memungkinkan publik untuk menilai kualitas para calon. “Demikian juga debat kandidat bisa tetap dilakukan. Dengan demikian publik akan menilai kualitas calon. Jika DPRD memilih calon yang tidak berkualitas dia akan dihukum rakyat di pemilu selanjutnya,” imbuhnya.
Survei LSI: Mayoritas Tolak Pilkada DPRD
Sebelumnya, LSI Denny JA merilis hasil survei terkait usulan Pilkada melalui DPRD. Survei tersebut menunjukkan mayoritas responden tidak setuju dengan mekanisme tersebut, dengan Generasi Z menjadi kelompok yang paling keras menolak.
Dalam survei, responden diberi pertanyaan, “Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju wacana Pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD”. Hasilnya, 66,1 persen menyatakan kurang setuju atau tidak setuju sama sekali. Sementara itu, 28,6 persen menyatakan sangat setuju atau cukup setuju, dan 5,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
“Jadi dari data ini kita lihat bahwa di atas 65 persen menolak pilkada DPRD,” kata Ardian Sopa saat merilis hasil survei di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
