— Negara-negara Eropa menyatakan kesiapan menggelar operasi pembersihan ranjau laut di Selat Hormuz untuk mengamankan jalur perdagangan yang dinilai semakin berisiko akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Namun, Jerman menegaskan operasi tersebut tidak akan berjalan tanpa persetujuan dari otoritas negara-negara pesisir, khususnya Iran dan Oman, yang berbatasan langsung dengan selat strategis itu.

“Jerman, bersama beberapa negara lain di bawah kepemimpinan Inggris dan Prancis, pada prinsipnya siap terlibat dalam operasi pembersihan ranjau. Keberadaan ranjau-ranjau ini jelas menjadi ancaman nyata bagi semua kapal niaga yang melintasi selat,” ujar Menteri Luar Negeri Johann Wadephul.

Wadephul menambahkan operasi hanya dapat dilaksanakan jika situasi di lapangan kondusif dan ada kesepakatan diplomatik dengan Oman serta Iran, agar satuan tugas Eropa dapat bekerja dengan aman.

Ketegangan Memuncak Antara AS dan Iran

Ketegangan di kawasan meningkat setelah Komando Pusat AS (CENTCOM) melancarkan serangan udara besar-besaran ke wilayah selatan Iran. Washington menyebut tindakan itu sebagai balasan atas dugaan gangguan dan serangan terhadap kapal-kapal niaga oleh Iran.

Pasca-serangan, Presiden AS Donald Trump menyatakan secara sepihak bahwa kesepakatan gencatan senjata dengan Iran sudah tidak berlaku.

Merespons hal tersebut, Iran menuduh AS melanggar Nota Kesepahaman (MoU) Islamabad. Sebagai balasan, militer Iran meluncurkan serangan ke sejumlah pangkalan militer AS di Bahrain dan Kuwait.

Ancaman Terhadap Rantai Pasokan Energi

Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran vital yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab. Selat sempit ini menjadi rute utama bagi pengiriman hampir 20% pasokan minyak mentah dan LNG dunia.

Dengan signifikansi ekonomi tersebut, gangguan di Selat Hormuz, termasuk ancaman ranjau atau serangan terhadap kapal niaga, dapat memicu gejolak pasar global dan berujung pada kenaikan harga minyak serta inflasi.

Pendekatan Eropa

Keterlibatan Eropa dalam rencana pembersihan ranjau dianggap sebagai respons terhadap kekhawatiran atas dampak konflik AS–Iran terhadap ketahanan energi negara-negara Barat.

Berbeda dengan langkah konfrontatif yang ditempuh AS, negara-negara Eropa seperti Jerman, Prancis, dan Inggris memilih menekankan mekanisme hukum internasional dan diplomasi regional. Dengan meminta izin Iran dan Oman, Eropa berupaya tampil sebagai pihak netral yang fokus pada keamanan navigasi komersial tanpa terlibat langsung dalam konflik militer terbuka.

Wadephul juga menyatakan keprihatinan atas eskalasi militer dan mendesak AS serta Iran untuk menghentikan permusuhan dan kembali ke meja perundingan.