Berita7.co.id — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan memperluas penggunaan biodiesel B50 hingga sektor pertambangan. Pemerintah siap mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang yang tidak mendukung kebijakan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam peluncuran program Biodiesel B50 di Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026).

Bahlil mengatakan pada tahap awal masih ada pelaku usaha yang enggan memakai B50 karena menilai harganya lebih mahal dibanding bahan bakar yang selama ini digunakan. “Upaya ini (implementasi B50 di berbagai sektor) awalnya pengusaha-pengusaha ini, pemakai-pemakai ini enggak mau pakai karena harganya katanya mahal,” ujarnya.

Untuk memastikan kebijakan berjalan, Kementerian ESDM meminta komitmen seluruh pelaku usaha, khususnya di sektor pertambangan, agar mulai menggunakan B50. “Saya sudah bilang kalau kalian enggak pakai B50, RKAB-nya saya tinjau. Jadi supaya tidak ada alasan-alasan,” tegas Bahlil.

Bahlil menyebut beberapa perusahaan pertambangan telah menyatakan dukungan terhadap implementasi B50 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Pemerintah menetapkan B50 sebagai salah satu strategi mengurangi impor solar dan meningkatkan pemanfaatan energi dari sumber daya dalam negeri.

Menurut Bahlil, konsumsi solar nasional saat ini mencapai sekitar 38 juta hingga 40 juta kiloliter per tahun. Sebelum B50 diterapkan, Indonesia masih mengimpor sekitar 3 juta hingga 4 juta kiloliter solar setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan domestik.

“Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita,” kata Bahlil.

Menteri ESDM mengakui pengembangan B50 bukan proses mudah. Pemerintah mempercepat pengembangan agar B50 dapat diluncurkan pada 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Sebelum penerapan nasional, B50 telah diuji selama enam bulan pada berbagai jenis kendaraan, mulai dari kereta api, mobil penumpang, bus, hingga kendaraan dari berbagai merek termasuk Mercedes-Benz dan Toyota.

Pemerintah berharap implementasi B50 dapat memperkuat kedaulatan energi, mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak, serta meningkatkan pemanfaatan biodiesel berbasis minyak sawit dalam negeri.