Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Ribka Haluk, menyatakan kesiapan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan. Pembangunan ini akan mencakup fasilitas vital seperti Kantor Gubernur, Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Saat ini, proyek tersebut telah memasuki tahap detail engineering design (DED) atau rancang bangun rinci.
Dorongan Pembangunan KIPP Papua Pegunungan
Ribka Haluk optimis pembangunan KIPP Papua Pegunungan dapat segera dimulai tahun ini. “Kami terus dorong di pusat, kemungkinan tahun inilah, kita sudah bisa mulai pembangunan. Jadi dari semua daerah DOB hanya Papua Pegunungan,” ujar Ribka dalam keterangan tertulis pada Jumat, 6 Februari 2026.
Ia menambahkan, “Jadi Puji Tuhan, Pak Gubernur dengan Pak Sekda, dan semua jajaran sudah clear kriterianya, semua sudah memenuhi syarat, DED-nya sudah.” Pernyataan ini disampaikan Ribka kepada awak media setelah meninjau langsung lokasi KIPP di Gunung Susu, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya.
Tahapan Pembangunan dan Target Operasional
Setelah peninjauan lokasi KIPP, kunjungan dilanjutkan dengan persiapan groundbreaking Aula Sekolah Tinggi Alkitab (STA)/Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Tom Bozeman. Ribka menjelaskan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum RI (PU) akan menindaklanjuti tahapan selanjutnya setelah DED selesai, meliputi proses lelang hingga pelaksanaan pembangunan fisik.
Sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI, seluruh kantor Daerah Otonomi Baru (DOB) ditargetkan sudah operasional pada tahun 2027. “Nanti pembagian tugasnya ada, pemerintah pusat kerja apa, pemerintah daerah kerja apa. Nanti Pak Kadis PU, Pak Sekda, pemerintah pusat bangun fisik biasanya, tetapi perabot isi di dalam itu adalah tugas dari pemerintah daerah,” jelas Ribka.
Ia menambahkan, “Termasuk kantor-kantor lainnya, isinya, itu yang nanti dilakukan oleh teman-teman di daerah.”
Rencana Pembangunan Aula STA Tom Bozeman
Selain KIPP, kunjungan Wamendagri juga terkait rencana pembangunan Aula STA Tom Bozeman. Permintaan pembangunan aula ini sebelumnya disampaikan oleh pihak sekolah saat kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI (PKP) bersama Mendagri.
Ribka menyebutkan, sempat ada usulan untuk menamai aula tersebut dengan nama Presiden. “Waktu itu secara spontanitas Pak Menteri Perumahan minta kepada pihak sekolah bagaimana bisa berikan nama Aula Prabowo,” ujar Ribka. Namun, ia menambahkan, “Tetapi kita timbang ini harus (izin) karena nama Presiden, jadi kita harus izin dulu kepada Pak Presiden.”
Dalam kunjungan tersebut, Ribka didampingi oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Papua Pegunungan Wasuok D Siep, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua Pegunungan Tunggul Wijaya Panggabean, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua Pegunungan.
