Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Eddy Soeparno, menghormati adanya pandangan dari partai politik mengenai usulan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ia menyatakan bahwa pembahasan mengenai hal tersebut akan terbuka di DPR untuk didiskusikan lebih lanjut.
Pernyataan Eddy ini merupakan respons terhadap penolakan dari elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap usulan kepala daerah dipilih melalui DPRD. Eddy mengakui bahwa setiap partai politik memiliki prinsip dan posisi masing-masing dalam isu ini.
“Nah, saya kira untuk dinamika seperti itu, kan di mana saja terjadi, untuk isu-isu tertentu kan masing-masing partai memiliki standing position gitu ya. Kami tentu menghormati posisi masing-masing dan semua partai,” ujar Eddy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/1/2026).
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menekankan bahwa peluang untuk berdiskusi mengenai sistem Pilkada di Indonesia masih terbuka lebar. Ia menegaskan bahwa kepentingan masyarakat harus selalu menjadi prioritas utama.
“Tetapi inilah, apa, terbuka ruang untuk kita lakukan diskusi, dialog, dan saya kira dengan adanya dialog itu kita mencari titik temu,” kata Eddy.
Ia menambahkan, “Titik temu di antara semua pemangku kepentingan dengan tujuan satu ya, kita mendahulukan kepentingan daripada masyarakat di atas segala-galanya, gitu.”
Lebih lanjut, Eddy menyoroti maraknya politik transaksional yang terasa selama Pemilu 2024. Ia berharap ke depannya akan ada payung hukum yang mampu meminimalkan praktik politik uang dalam sistem politik di Indonesia.
“Jadi kita melihat bahwa Undang-Undang Pemilu itu merupakan sebuah undang-undang yang memang perlu dilakukan evaluasi. Karena kondisi yang senantiasa berubah di lapangan. Eh, terutama kita saksikan di Pemilu 2024 kemarin itu money politics dan politik apa namanya, politik pemilu mahal, itu sangat terasa,” ungkap Eddy Soeparno.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, telah menanggapi wacana Pilkada langsung yang dinilai tidak efektif. Deddy mempertanyakan keinginan untuk kembali ke masa lalu di mana rakyat tidak dilibatkan dalam pemilihan pemimpin mereka.
“Pertanyaannya, apakah kita mau mundur ke belakang di mana rakyat tidak terlibat dalam memilih pemimpin mereka? Bangsa-bangsa lain terus berusaha memperbaiki peradaban demokrasi mereka, kenapa kita justru ingin kembali dipangku oleh adab masa lalu yang buruk?” ujar Deddy kepada wartawan pada Selasa (23/12).
Senada dengan itu, Ketua DPP PDIP lainnya, Andreas Hugo Pareira, berpendapat bahwa jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, rakyat akan bereaksi marah. Andreas menyarankan agar pemilihan langsung yang saat ini berjalan lebih baik dibenahi.
“Dalam sistem demokrasi, berlaku hukum yang tidak tertulis: ‘apa yang sudah diberikan kepada rakyat, pantang untuk diambil kembali’. Perubahan sistem pemilihan kita, memang cenderung terlalu cepat, dari tidak langsung oleh DPRD menjadi pemilihan langsung oleh rakyat,” kata Andreas kepada wartawan, Rabu (31/12).
