Berita7 — Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan bahwa gaji bersih atau take home pay kepala daerah saat ini dinilai sudah memadai. Namun, ia menyoroti ketidaksepadanan gaji tersebut dengan besarnya biaya yang dikeluarkan saat pemilihan kepala daerah (Pilkada), serta berbagai tuntutan lain yang dihadapi.

“Kepala daerah sebetulnya jika dibilang take home pay-nya cukup, tapi tidak sebanding jika harus banyak tuntutan dari berbagai pihak, yang harus dijaga hubungannya. Belum lagi biaya Pilkada yang mahal, pasti akan sangat sulit untuk menutup utangnya,” ujar Dede Yusuf kepada wartawan, Sabtu (17/7/2026).

Menanggapi hal tersebut, Dede Yusuf mengemukakan bahwa pihaknya akan mempelajari usulan agar kepala daerah mendapatkan alokasi persentase dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menekankan bahwa anggaran tersebut memungkinkan untuk digunakan sebagai pendukung kinerja, bukan sebagai gaji bersih.

“Usulan untuk memberikan bagian dari peningkatan PAD bisa dipelajari kembali, selama sesuai dengan aturan yang benar dan transparan dan kegunaannya juga ditetapkan sejak awal, bukan sebagai take home pay, tapi sebagai pendukung kinerja tadi,” jelasnya.

Meskipun demikian, Komisi II DPR masih menunggu hasil kajian dari pemerintah mengenai usulan tersebut. Dede Yusuf juga menyinggung besaran gaji kepala daerah, seperti bupati dan walikota, yang berkisar antara Rp 6 hingga Rp 7 juta, sementara gubernur diperkirakan sekitar Rp 10 juta, di luar biaya operasional yang dikelola protokol untuk kegiatan.

“Kita tunggu kajian pemerintah, mereka lebih bisa tentukan. Bupati sekitar itu (Rp 6 sampai Rp 7 juta). Gubernur 10 (juta) kayaknya. Kalau operasional dikelola protokol untuk kegiatan,” ungkapnya.

Sebagai catatan, sebanyak 15 kepala daerah telah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2025. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebelumnya menyatakan perlunya sistem pengawasan keuangan yang lebih baik.

“Nah jadi yang kita bisa lakukan adalah membuat sistem untuk pengawasan masalah keuangan. Ada namanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di mana APBD-nya bisa kita lihat, kita memberikan guideline secara menyusun APBD ya,” kata Tito usai rapat kerja bersama Komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Namun, Tito mengakui bahwa sistem pengawasan tersebut masih dapat diakali oleh individu yang tidak memiliki integritas, terlebih mengingat latar belakang kepala daerah yang beragam. Sebagian dari mereka mungkin tidak memahami birokrasi administrasi dan lebih mengandalkan pejabat birokrat seperti Sekda, BPKAD, atau Bappeda.

“Ada yang paham birokrasi, ada juga apa namanya tuh yang nggak mengerti tentang administrasi sehingga mengandalkan kepada pejabat birokratnya, Sekda, BPKAD, Bappeda. Kemudian yang kedua, teman-teman kita tahu juga bahwa saya udah pernah menyampaikan mungkin bahwa biaya rekrutmen mereka itu tidak murah,” tuturnya.

Menurut Mendagri, masalah korupsi pada akhirnya bergantung pada integritas masing-masing kepala daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat melakukan pengawasan secara terus-menerus.

“Ada gratifikasi dan lain-lain. Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil ya. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam 7 hari seminggu kita pelototin nggak mungkin ya. Nah oleh karena itu kita pun untuk melakukan apa namanya tuh sanksi pun ya teguran paling,” sebutnya.

Tito Karnavian juga mendorong peningkatan biaya operasional bagi kepala daerah jika memang diperlukan, mengingat biaya operasional yang ada saat ini relatif rendah. Ia pernah mengusulkan agar biaya operasional kepala daerah diresmikan dan ditambah jika memang pendapatan mereka dirasa kurang dibandingkan dengan beban kerja yang dihadapi.

“Di antaranya saya juga pernah mengusulkan supaya resmilah kepala daerah ini kalau memang dia karena sistem, karena dia take home pay pendapatan mereka kurang dibanding dengan kerja mereka misalnya, kenapa tidak misalnya biaya operasional mereka ditambah? Yang sekarang biaya operasional mereka relatif rendah mereka,” ujarnya.