Berita7 — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan memimpin rapat khusus pekan depan untuk menentukan kelanjutan pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean yang rusak setelah ditabrak truk crane. Pemerintah provinsi akan mengevaluasi skema pembiayaan dan kemungkinan menempuh langkah hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Rapat ini digelar menyusul peristiwa yang baru beberapa hari lalu dan dimaksudkan untuk segera mencari solusi agar JPO yang berada di kawasan bermobilitas tinggi itu tidak dibiarkan lama rusak.

“Yang untuk JPO Tendean, karena peristiwanya kan baru kemarin terjadi. Dan saya sudah minta untuk diagendakan minggu depan ini rapat khusus mengenai JPO Tendean,” kata Pramono di Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (16/7/2026).

Pramono mengatakan salah satu fokus pembahasan adalah mekanisme pembangunan kembali JPO. Ia memperingatkan bila mengandalkan APBD prosesnya bakal memakan waktu lama karena harus melalui APBD Perubahan.

“Bagaimana pembangunannya? Kalau melalui anggaran, butuh waktu lama sekali. Karena untuk APBD, nggak mungkin. Harus di APBD Perubahan. Menurut saya juga akan lama,” ujarnya.

Untuk mempercepat rekonstruksi, Pramono menyatakan tengah mencari alternatif pembiayaan. Beberapa opsi yang akan dipertimbangkan antara lain dana CSR, kerja sama strategis dengan perusahaan melalui skema naming rights, serta mekanisme lain seperti KLB atau SP3L.

“Maka saya akan mencari solusi apakah bisa melalui forum CSR, atau melakukan strategic partner dengan salah satu perusahaan yang kemudian naming right-nya akan mereka gunakan, atau melalui KLB atau SP3L,” ucapnya.

Pramono menegaskan lokasi JPO Tendean merupakan titik strategis sehingga kerusakan tidak boleh dibiarkan lama.

“Jadi pada prinsipnya, nggak boleh terlalu lama untuk tidak dibangun karena tempat itu merupakan tempat yang strategis,” tegasnya.

Selain opsi pembiayaan, rapat pekan depan juga akan menentukan sikap Pemprov DKI terkait kemungkinan menempuh tindakan hukum terhadap perusahaan pemilik truk yang terlibat.

“Pertanyaan kemarin mengenai apakah kita akan menuntut kepada perusahaan ataupun… Dalam rapat nanti akan saya putuskan,” pungkasnya.