Berita7 — PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mencatat mandat pemeringkatan surat utang korporasi sebesar Rp50,8 triliun per 30 Juni 2026. Nilai ini diperkirakan masih berpotensi bertambah pada semester II-2026 seiring kebutuhan pendanaan korporasi melalui pasar obligasi.

Direktur Pemeringkatan Pefindo Hendro Utomo mengatakan dari total mandat tersebut sekitar Rp28 triliun merupakan rencana penerbitan Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) Berkelanjutan. “Dan ini tentunya juga masih bisa bertambah karena memang ini posisi mandat per 30 Juni. Masih mungkin ada tambahan mandat baru pada semester II yang dapat direalisasikan tahun ini,” ujarnya dalam Media Forum Pefindo, Rabu (8/7/2026).

Komposisi Mandat dan Sektor Penerbit

Sejauh ini 43 perusahaan telah memberikan mandat pemeringkatan kepada Pefindo. Berdasarkan sektor, mandat didominasi perusahaan pembiayaan, pertambangan, perbankan, perusahaan induk, serta entitas yang berafiliasi dengan pemerintah.

Dari sisi kepemilikan, kelompok BUMN dan BUMD berencana menerbitkan surat utang senilai Rp14,16 triliun, sedangkan perusahaan swasta mencapai Rp36,65 triliun.

Prospek Penerbitan dan Kebutuhan Refinancing

Hendro menilai prospek penerbitan obligasi korporasi pada semester II masih cukup positif. Salah satu faktor pendorong adalah nilai surat utang yang akan jatuh tempo hingga akhir tahun mencapai Rp107,51 triliun.

Selain kebutuhan refinancing, permintaan investor terhadap instrumen pendapatan tetap juga dinilai masih kuat. “Dari sisi demand investor juga menurut kami masih kuat, misalnya untuk mencari produk investasi sebagai pengganti investasi yang sudah jatuh tempo,” kata Hendro.

Proyeksi dan Realisasi Penerbitan 2026

Pefindo mempertahankan proyeksi penerbitan obligasi korporasi sepanjang 2026 pada kisaran Rp154 triliun hingga Rp196,86 triliun. Hingga Juni 2026, realisasi penerbitan telah mencapai Rp87,35 triliun.

Meski realisasi semester I-2026 turun 3,91% menjadi Rp87,35 triliun dari Rp90,90 triliun pada periode yang sama tahun lalu, rasio penerbitan terhadap surat utang jatuh tempo meningkat menjadi 158,2% dari 140,3% pada semester I-2025. Menurut Pefindo, hal ini menunjukkan nilai penerbitan baru masih lebih besar dibandingkan obligasi yang jatuh tempo.

Perubahan Tren Penggunaan Dana

Pefindo mencatat perubahan tren penggunaan dana hasil penerbitan obligasi. Sepanjang semester I-2026, penerbitan surat utang untuk keperluan investasi melonjak 505,09% secara tahunan menjadi Rp19,48 triliun, dibandingkan Rp3,14 triliun pada periode sama tahun lalu.

Walau demikian, penggunaan dana untuk modal kerja masih mendominasi dengan porsi 51,26%, disusul refinancing sebesar 26,45%. Nilai penerbitan untuk modal kerja turun menjadi Rp44,77 triliun dari Rp56,26 triliun pada semester I-2025, sedangkan untuk refinancing menurun menjadi Rp23,10 triliun dari Rp31,49 triliun.

“Di sini terlihat bahwa kebutuhan penggunaan dana untuk investasi meningkat cukup signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” ujar Hendro.

Dominasi Sektor Penerbit

Berdasarkan sektor, penerbitan obligasi pada semester I-2026 masih dipimpin lembaga pembiayaan dengan nilai Rp12,93 triliun atau 23,8% dari total. Posisi berikutnya ditempati industri pulp dan kertas sebesar Rp12,84 triliun (14,7%), perusahaan induk Rp11,87 triliun (13,6%), perbankan Rp11,69 triliun (13,4%), dan pertambangan Rp11,58 triliun (13,3%).

Korporasi nonkeuangan menyumbang 52,9% dari total penerbitan, sedangkan institusi keuangan 47,1%. Dari sisi kepemilikan, perusahaan swasta menjadi penerbit terbesar dengan nilai Rp62,9 triliun, sementara kelompok BUMN menerbitkan surat utang senilai Rp16,2 triliun.

Biaya Pendanaan dan Dampaknya

Hendro mengaitkan perlambatan penerbitan obligasi dengan meningkatnya biaya pendanaan akibat kenaikan yield obligasi pemerintah dan suku bunga acuan Bank Indonesia. “Itu memang terlihat untuk semua tenor surat utang ada kenaikan yield. Acuannya sebagai benchmark, yaitu obligasi pemerintah, juga mengalami kenaikan yield selama semester I 2026,” ujarnya.

Ia menambahkan kupon obligasi korporasi berperingkat AAA bertenor tiga tahun juga mengalami kenaikan dalam tiga bulan terakhir, sehingga biaya dana bagi emiten menjadi lebih mahal. “Terlihat bahwa biaya dana di beberapa peringkat telah berada di atas rata-rata suku bunga pinjaman. Hal ini menyebabkan emiten menjadi lebih selektif dalam menerbitkan obligasi,” kata Hendro.

Menurut Hendro, kondisi tersebut membuat pendanaan melalui obligasi kurang kompetitif dibandingkan pinjaman perbankan. “Opsi pendanaan melalui obligasi menjadi kurang kompetitif karena emiten harus membayar bunga yang lebih tinggi dibandingkan sumber pendanaan lain, misalnya kredit perbankan,” tutup Hendro.