Berita7 — Trimegah Sekuritas Indonesia mengingatkan pemerintah agar pada semester II-2026 fokus pengelolaan anggaran bergeser dari sekadar mengejar realisasi belanja menjadi memastikan kualitas belanja yang memberikan manfaat ekonomi terukur.

Per data Kementerian Keuangan, realisasi belanja negara mencapai Rp 1.656 triliun pada semester I-2026 atau 43,1% dari target Rp 3.842,7 triliun. Secara tahunan, belanja negara tumbuh 17,8%.

Realisasi itu terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.298,6 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 357,4 triliun.

“Saya melihat semester II adalah fase konsolidasi. Dalam hal ini, konsolidasi bukan berarti mengurangi dukungan terhadap perekonomian, tetapi memastikan setiap tambahan belanja benar-benar memberikan manfaat ekonomi yang terukur,”

kata Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, pada Kamis (9/7/2026).

Fakhrul menekankan bahwa keberhasilan belanja tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang diserap, melainkan dari dampaknya terhadap investasi baru, peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan terciptanya multiplier effect yang nyata bagi perekonomian.

“Kualitas belanja jauh lebih penting dibandingkan besarnya belanja. Penciptaan lapangan kerja dan deregulasi untuk kemudahan sektor swasta harus diutamakan,” ujar Fakhrul.

Pentingnya APBN yang Efisien

Menurut Fakhrul, saat ruang fiskal mulai membaik, pemerintah justru harus semakin disiplin menentukan prioritas belanja. Tantangan utama semester II bukan sekadar kemampuan membiayai APBN, melainkan memastikan setiap program berjalan sesuai desain awal.

“Banyak program pemerintah memiliki tujuan yang baik, tetapi implementasinya membutuhkan perencanaan yang matang, koordinasi lintas kementerian, serta indikator keberhasilan yang jelas,” tutur Fakhrul.

Ia menambahkan bahwa prioritas perlu bergeser dari mengejar serapan anggaran menjadi mengejar outcome. Menurutnya, pasar akan lebih menghargai APBN yang efisien, terukur, dan konsisten dibanding APBN yang ekspansif namun sulit dievaluasi dampaknya.

Pemerintah memperkirakan defisit negara akan mencapai Rp 734,3 triliun pada akhir 2026, dengan estimasi penerimaan Rp 3.208,1 triliun dan belanja Rp 3.942,4 triliun.

Fakhrul menilai target defisit tersebut masih realistis, namun menekankan bahwa semester II-2026 membutuhkan disiplin fiskal yang lebih tinggi dibanding semester I-2026, meski ruang fiskal mulai membaik sejalan dengan prospek harga minyak yang lebih rendah dan penerimaan yang lebih kuat.

“Namun justru karena ruang itu mulai terbuka, pemerintah harus semakin disiplin dalam menentukan prioritas belanja,” ujarnya.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyampaikan outlook realisasi belanja negara hingga akhir 2026 diperkirakan sebesar Rp 3.942,4 triliun. Menurut Purbaya, realisasi itu akan dipengaruhi oleh dinamika perekonomian global dan pelaksanaan program prioritas.

Untuk rincian, outlook realisasi anggaran belanja pemerintah pusat sampai akhir 2026 diperkirakan mencapai Rp 3.245,5 triliun. Pemerintah menyatakan akan menjaga kinerja birokrasi pelaksana anggaran melalui kebijakan yang suportif dan antisipatif, termasuk melanjutkan program prioritas seperti revitalisasi sekolah, pembangunan sekolah unggulan, penguatan program jaminan sosial, serta penyaluran subsidi dan kompensasi.

Sementara outlook realisasi transfer ke daerah sampai akhir 2026 diperkirakan sebesar Rp 696,9 triliun, yang dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah melakukan penyerapan anggaran dan merealisasikan target output.