— Mirae Asset Sekuritas merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 menjadi 4,8%, lebih rendah dibandingkan target pemerintah sebesar 5,4%.

Revisi itu dibuat setelah memperhitungkan kondisi pertumbuhan ekonomi global dan pelemahan permintaan domestik yang dinilai menekan prospek pemulihan.

“Kami merevisi turun proyeksi pertumbuhan PDB menjadi 4,8% pada 2026 dan 4,9% pada 2027, dari sebelumnya 5,0% dan 5,1%. Revisi ini mencerminkan melemahnya permintaan domestik, lingkungan eksternal yang semakin kurang mendukung, serta kondisi keuangan yang lebih ketat,” ujar Kepala Ekonom Mirae Asset Sekuritas, Rully Arya Wisnubroto, dalam laporan Macro Outlook.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,61% pada triwulan I-2026. PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 6.187,2 triliun dan atas dasar harga konstan mencapai Rp 3.447,7 triliun pada periode tersebut.

Pengetatan Kebijakan Moneter Global

Mirae Asset menilai tantangan utama bergeser ke arah pengetatan kebijakan moneter global. Proyeksi mereka menyebutkan Federal Reserve akan menaikkan suku bunga acuan sebanyak dua kali, masing-masing 25 basis poin pada September dan Desember, sebagai respons terhadap kenaikan inflasi.

Rully menambahkan bahwa The Fed juga mengisyaratkan kelanjutan normalisasi neraca, yang akan mengurangi likuiditas dolar AS dari waktu ke waktu. Kondisi “higher for longer” pada suku bunga dan pengurangan neraca diperkirakan menyulitkan apresiasi rupiah, sementara pertumbuhan ekonomi global cenderung melambat.

Keterbatasan Ruang Kebijakan Domestik

Pihak Mirae Asset menyoroti dilema yang dihadapi Bank Indonesia, yakni pengetatan kebijakan moneter yang berbenturan dengan melemahnya kondisi ekonomi domestik. Kenaikan suku bunga acuan hingga 100 basis poin sejauh ini belum mampu mendorong penguatan rupiah secara signifikan.

“Dengan nilai tukar yang masih kesulitan menguat, ruang bagi kenaikan suku bunga lebih lanjut semakin terbatas, tepat ketika berbagai indikator domestik mulai menunjukkan perlambatan ekonomi yang lebih nyata,” terang Rully.

Perusahaan riset itu juga mengingatkan risiko dari defisit ganda—baik fiskal maupun neraca eksternal—yang mempersempit ruang kebijakan untuk stimulus. Pelemahan konsumsi dan investasi ikut mengurangi ketahanan ekonomi terhadap pengetatan kebijakan lebih lanjut.

Rully menilai upaya BI menjaga stabilitas rupiah melalui kenaikan suku bunga dan intervensi pasar belum didukung koordinasi kebijakan fiskal yang kuat dan kredibel. Kondisi ini membuat investor mempertahankan premi risiko yang tinggi dan menjaga sentimen pasar tetap berhati-hati.