Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, memberikan penegasan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) akan terus dilaksanakan secara merata di seluruh Indonesia hingga pukul 24.00 pada 31 Desember 2025. Prioritas khusus diberikan pada wilayah yang terdampak bencana, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Penegasan ini disampaikan Gus Ipul saat melakukan peninjauan langsung proses penyaluran BLTS di Kantor Pos Cikini, Jakarta Pusat, pada hari ini. Ia didampingi oleh Plt. Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris. Hingga akhir Desember 2025, tercatat lebih dari 33 juta keluarga penerima manfaat (KPM) telah terverifikasi datanya.
Proses penyaluran BLTS terbagi melalui dua kanal utama: Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. “Yang lewat PT. Pos itu sebesar 18 juta keluarga penerima manfaat, sisanya sekitar 17 juta itu disalurkan lewat Himbara. Ini terus bekerja, hari libur pun PT. Pos berusaha untuk terus menyalurkan selama 2 bulan terakhir ini dan sampai sekarang ini terus berlangsung sampai nanti malam,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/12/2025).
Gus Ipul juga menyampaikan apresiasinya kepada PT Pos Indonesia atas dedikasinya dalam menyalurkan bantuan di tengah kondisi bencana. Ia melaporkan bahwa tingkat penyaluran di daerah terdampak telah melampaui angka 80 persen. Rinciannya, penyaluran di Aceh mencapai 88,8 persen, Sumatera Utara 81,84 persen, dan Sumatera Barat 83,99 persen. “Saya berterimakasih, PT. Pos terus bekerja bahkan di tempat-tempat bencana. Jadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, PT. Pos terus menyalurkan BLTS, bahkan sampai sekarang sudah lebih dari 80 persen,” tuturnya.
Akurasi Data Kunci Penyaluran Bantuan
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul kembali menekankan pentingnya akurasi data sebagai fondasi utama keberhasilan penyaluran bantuan agar tepat sasaran. Selama setahun terakhir, pemerintah, di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, secara konsisten melakukan pemutakhiran data. Upaya ini merupakan hasil kolaborasi antara Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial (Kemensos), dan pemerintah daerah (Pemda).
Proses pemutakhiran data dilakukan setiap tiga bulan melalui jalur formal yang berjenjang. Dimulai dari tingkat RT dan RW, kelurahan atau desa, hingga diteruskan ke Pemda, sebelum akhirnya diolah oleh BPS. Selain itu, Kemensos juga menyediakan berbagai jalur partisipasi publik untuk meningkatkan akurasi data. Jalur tersebut meliputi aplikasi Cek Bansos, layanan call center 021-171 yang beroperasi 24 jam, serta layanan WhatsApp yang dijadwalkan akan dibuka pada awal Januari mendatang.
“Semakin banyak saluran yang kita buka, makin banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi dan kita harapkan kalau ini konsisten dilakukan, kita yakin akan mendapatkan data yang lebih akurat,” jelas Gus Ipul.
Profil Penerima BLTS dan Peningkatan Anggaran
Dalam sesi dialog langsung dengan para penerima manfaat, Gus Ipul mengamati bahwa sebagian besar penerima BLTS merupakan keluarga baru yang sebelumnya belum pernah menerima bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Program Sembako. “Kita ingin melihat profilnya, kita ingin lihat apakah data-data terbaru itu sesuai kenyataan di lapangan. Alhamdulillah secara umum kita bisa melihat bahwa memang yang menerima di kantor ini terlihat memang mereka benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan,” ungkapnya.
Tahun 2025 menandai peningkatan signifikan dalam alokasi anggaran bantuan sosial. Jumlah penerima BLTS diperluas dari semula 18 juta KPM menjadi sekitar 35 juta KPM. Anggaran total pun meningkat dari sekitar Rp 74 triliun menjadi lebih dari Rp 110 triliun. Gus Ipul berharap perluasan bantuan ini dapat berkontribusi pada peningkatan daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat transisi keluarga penerima manfaat menuju kemandirian.
Salah satu penerima BLTS, Sobari (69), seorang penyedia jasa cat duco di Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, mengungkapkan rasa syukurnya. “Tadi dapat uang Rp900 ribu, Alhamdulilah rezeki. (Apalagi) konsumen kalau musim begini jarang perbaiki kendaraan,” ujarnya.
Kendala Operasional di Wilayah Terdampak
Menanggapi kendala operasional di wilayah terdampak bencana, Haris, Plt. Direktur Utama PT Pos Indonesia, menjelaskan upaya penanganan yang dilakukan. Di Aceh Tamiang, tiga Kantor Pos Cabang Pembantu (KCP) belum dapat beroperasi karena kendala transportasi dan sarana listrik. “Khususnya di Aceh Tamiang, ada tiga KCP kita yang belum beroperasi sampai saat ini, yang memang ada kendala untuk transportasi, sarana listrik ke daerah tersebut. Tiga kantor cabang kita ini kita lakukan pembayaran secara manual, jadi teman-teman saya datang ke lokasi untuk membayarkannya,” tutup Haris.
