Berita7.co.id — Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta percepatan penguatan kompetensi guru untuk mewujudkan pendidikan inklusif dilakukan dengan basis data yang akurat dan strategi yang komprehensif. Pernyataan itu disampaikan terkait masih tingginya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan guru kompeten di lapangan.

Menurut Lestari, kondisi kesenjangan ini menjadi hambatan utama dalam memberikan layanan pendidikan yang setara bagi seluruh siswa, termasuk anak penyandang disabilitas.

Data Siswa Penyandang Disabilitas

Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi per September 2025 menunjukkan terdapat 363.921 murid penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 199.375 murid belajar di 60.910 satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif (SPPI).

Lestari menyayangkan hanya sekitar 15% dari total SPPI yang memiliki Guru Pembimbing Khusus (GPK). “Kondisi ini merupakan hambatan serius dalam mewujudkan layanan pendidikan yang setara,” ujarnya.

Target Pelatihan Dan Realitas Lapangan

Ia mendukung program pemerintah yang menargetkan pelatihan bagi 1.500 guru di 25 provinsi sepanjang 2026 untuk mencapai tingkat mahir. Meski demikian, Lestari mengingatkan target tersebut baru mencakup sebagian kecil dari kebutuhan nasional.

Dia merujuk data Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) yang mencatat 2.663 guru telah memenuhi syarat sebagai kandidat peserta, dengan potensi tambahan hingga 5.129 calon peserta baru melalui skema penyetaraan.

“Pemerintah harus konsisten dan agresif. Program pelatihan yang diluncurkan Kemendikdasmen adalah langkah awal yang baik, tetapi jangan berhenti di situ. Kita perlu melihat rasio ideal,” kata Lestari.

Kompetensi Lebih dari Sekadar Teknis

Lestari menegaskan peningkatan kompetensi guru tidak boleh terbatas pada aspek teknis. Keberhasilan pendidikan inklusif, menurutnya, sangat bergantung pada kemampuan guru memahami kebutuhan setiap anak dan menyesuaikan metode pembelajaran.

“Guru adalah agen perubahan yang harus memiliki kemampuan berpikir kritis dan kemanusiaan. Mereka harus mendapat dukungan semua pihak agar mampu menerjemahkan filosofi pendidikan nasional ke dalam praktik pembelajaran yang inklusif dan adaptif, terutama di era digital ini,” pungkasnya.