Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dari pernikahan siri hingga mereka yang putus sekolah. Hal ini disampaikan Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi IX DPR RI, Jakarta, pada Selasa (20/1/2026).
Pengecekan Detail Program MBG
Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa pihaknya masih menemukan adanya penerima manfaat program MBG yang belum terdata. Ia menyoroti pentingnya pendataan yang komprehensif, terutama bagi kelompok rentan.
“Bahwa banyak pesantren yang tidak terdata di Kementerian Agama dan itu adalah penerima manfaat,” ujar Dadan Hindayana dalam RDP tersebut.
Menjangkau Anak dari Pernikahan Siri dan Putus Sekolah
Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa anak-anak dari pernikahan siri seringkali tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga menyulitkan mereka untuk terdata dalam sistem kenegaraan. Hal serupa juga berlaku bagi anak-anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui yang belum terdata.
“Kemudian banyak anak-anak balita termasuk ibu hamil ibu menyusui yang belum terdata dalam sistem kenegaraan seperti misalnya anak-anak dari pernikahan dini atau pernikahan siri itu tak punya NIK,” terangnya.
Untuk mengatasi hal ini, Dadan menegaskan perlunya pendataan ulang hingga tingkat RT.
“Sehingga harus kita data ulang ke setiap RT-RT untuk memastikan bahwa mereka akan mendapatkan makan bergizi, termasuk juga anak putus sekolah di usia antara 0 sampai 18 tahun,” sambungnya.
Koordinasi dengan Stakeholder dan Sekolah Rakyat
Dadan Hindayana menyatakan bahwa penerima manfaat yang belum terdata akan dikoordinasikan dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder). Ia juga memaparkan rencana penanganan bagi anak yang putus sekolah.
“Jadi kalau mereka putus sekolah sebagian mereka akan masuk Sekolah Rakyat, sebagian yang belum masuk Sekolah Rakyat kita akan kumpulkan di satu tempat untuk mendapatkan program MBG,” terangnya.
Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang terlewat dari program prioritas pemerintah ini.
