Kementerian Koperasi (Kemenkop) menegaskan komitmennya untuk memberdayakan koperasi di seluruh Indonesia melalui Gerakan Koperasi Peduli Bencana Sumatra. Langkah ini bertujuan untuk memulihkan ekonomi dan sosial pasca bencana yang melanda wilayah Sumatra.
Peran Koperasi dalam Pemulihan
Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono, menyampaikan hal ini dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Intervensi Transisi Pemulihan Pasca Bencana Sumatra di Jakarta, Jumat (2/1/2026). Ia menjelaskan bahwa sejumlah koperasi di tiga provinsi terdampak utama, yaitu Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar), mengalami kerugian signifikan.
Khusus di Sumut, bencana banjir dan tanah longsor diperkirakan menyebabkan kerugian senilai Rp 37,72 miliar bagi koperasi. Ferry merinci, “Kemudian ada 9 koperasi yang menjadi mitra LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) yang terdampak bencana dengan total kerugian Rp 20,66 miliar, terdiri dari 5 koperasi di Aceh dan 4 koperasi di Sumut.”
Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan
Menanggapi kondisi tersebut, Kemenkop melalui LPDB telah mengambil kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi koperasi yang terdampak. Upaya ini mencakup pemberian grace period dan perpanjangan tenor hingga 60 bulan. “LPDB telah melakukan upaya restrukturisasi pembiayaan melalui grace periode dan perpanjangan tenor hingga 60 bulan. Ke depan akan dilakukan monitoring guna menjaga keberlanjutan kegiatan usahanya,” tambah Ferry.
Bantuan Kemanusiaan dan Pendirian Posko
Selain dukungan finansial, Kemenkop juga telah menyalurkan bantuan sosial kemanusiaan melalui Gerakan Koperasi Peduli Bencana Sumatera. Bantuan tersebut meliputi kebutuhan dasar seperti perlengkapan kebersihan, sanitasi, makanan bayi, hingga kain kafan, dengan total donasi yang terkumpul mencapai Rp 1,86 miliar. “Kami akan terus menambah anggaran (Bantuan) untuk kegiatan Gerakan Koperasi Peduli ini,” ujar Ferry.
Sebagai tindak lanjut, Kemenkop dan Gerakan Koperasi akan membantu mendirikan posko-posko di Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, dan Agam. Posko ini akan berfungsi sebagai pusat distribusi bantuan dan tempat konsolidasi bagi pihak yang ingin membantu mengaktifkan kembali kegiatan usaha koperasi. “Posko ini akan membantu memulai kegiatan produksi ataupun usaha dari koperasi yang terdampak termasuk memberikan layanan suplai kebutuhan barang-barang bagi Hunian Tetap Sementara,” jelas Ferry.
Pentingnya Pendataan dan Strategi Pemulihan
Ferry menekankan pentingnya pendataan pasca bencana untuk memastikan dukungan pemulihan yang cepat dan tepat sasaran. “Setelah masa darurat, kami memandang perlu untuk pendataan menjadi concern. Kalau tidak diselesaikan, akan bolak-balik mengulang kegiatan pendataan rekonsiliasi data,” katanya.
Strategi pemulihan selanjutnya akan memprioritaskan pembangunan gerai, gudang, dan sarana pendukung bagi koperasi yang terdampak. Koperasi juga akan mendapatkan pendampingan untuk memulihkan usaha dan memperkuat kelembagaan. “Kemudian kami bersama dengan Kementerian lainnya akan mengumpulkan semua koperasi-koperasi di Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Aceh untuk bisa memulai kegiatan usahanya termasuk bagi masyarakat yang terdampak,” pungkas Ferry.
Rakor tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar. Turut hadir Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri UMKM Maman Abdurahman, serta sejumlah menteri dan wakil menteri terkait lainnya.
