Berita7 — Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan akan memperkuat kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta pemerintah daerah untuk mempercepat akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan dukungan itu diwujudkan melalui kebijakan yang memberi kemudahan dan insentif bagi masyarakat. Pernyataan ini disampaikannya mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat menghadiri Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Gedung Balarea Summarecon Bandung, Jawa Barat, Rabu (15/7/2026).

Tomsi menjelaskan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah telah menghasilkan sejumlah kebijakan untuk mempercepat MBR memiliki rumah. Pemerintah daerah didorong memberi kemudahan seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR, serta penyederhanaan proses perizinan agar pelayanan menjadi lebih cepat.

“Ini sebagai contoh, kepedulian dan kolaborasi dari Bapak Menteri Perumahan dan Bapak Menteri Dalam Negeri, sekaligus juga dari seluruh teman-teman pemerintah daerah,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/7/2026).

Tomsi juga mengungkapkan kebijakan baru yang memperluas akses masyarakat terhadap subsidi perumahan. Sebelumnya subsidi umumnya diberikan kepada masyarakat yang memiliki KTP di daerah tempat program perumahan berada. Kini masyarakat yang KTP-nya dari luar daerah tetap dapat memperoleh manfaat program tersebut.

“Kemarin, sudah ada Surat Edaran Bapak Menteri Dalam Negeri. Sebagai contoh, warga Jakarta kalau beli rumah di Jakarta kan luar biasa … Atas masukan dari Pak Menteri Perumahan, maka Pak Mendagri membuat Surat Edaran, bahwa bagi mereka yang tidak ber-KTP di daerah tersebut, khususnya yang di sekitar Jakarta tersebut, dapat juga menikmati subsidi perumahan ini,” imbuhnya.

Menurut Tomsi, kebijakan itu merupakan bukti nyata kolaborasi antara Kemendagri, Kementerian PKP, dan pemerintah daerah dalam mendukung program perumahan rakyat. Melalui kerja sama tersebut, pemerintah berupaya memberikan kemudahan bagi MBR untuk memiliki rumah.

“Ini semua merupakan bukti nyata, dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo, untuk memberikan kemudahan, memberikan insentif-insentif pengurangan seluruh biaya berkaitan dengan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah ini,” tutupnya.

Sebelum menghadiri kegiatan sosialisasi KUR Perumahan, Tomsi bersama Menteri PKP Maruarar Sirait dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti meninjau pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Bandung.

Ketiganya juga menyaksikan simulasi Pemilihan Terbuka Toko (PTT) dalam pelaksanaan program BSPS.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Direktur Consumer BRI Haris Hartanto, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta pihak terkait lainnya.