Berita7 — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk membantu Badan Gizi Nasional (BGN) membenahi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Arahan itu disampaikan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari usai rapat terbatas bersama Presiden di Istana, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Menko Pangan ditunjuk sebagai koordinator pembenahan tersebut.

Agustina menyebut instruksi Presiden menjadi salah satu poin utama dalam rapat mengingat program MBG menyasar jutaan penerima manfaat dan bukan pekerjaan ringan.

“Dan yang poin paling penting sebenarnya pada rapat tadi adalah Pak Presiden menugaskan seluruh menteri terkait untuk membantu pimpinan BGN dalam melakukan pembenahan. Itu perintah beliau langsung. Jadi silakan ada Kemenkeu, ada BPKP, ada mana lagi tadi semualah dikoordinir oleh Menko Pangan,” kata Agustina.

Menurut Agustina, perintah itu disambut baik oleh pimpinan BGN karena keterlibatan banyak kementerian dinilai membantu percepatan perbaikan.

“Buat kami sebagai pimpinan BGN tuh yang paling seneng tuh apa, perintah beliau kepada seluruh kementerian bantu pimpinan BGN untuk membenahi ini karena kami tahu ini tidak mudah karena melibatkan jutaan penerima manfaat,” lanjutnya.

Presiden juga meminta agar pelaksanaan MBG di berbagai daerah dikaji secara cermat, termasuk terkait besaran biaya per porsi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), khususnya di kawasan timur Indonesia.

“Termasuk tadi begini, ke daerah 3T ada di wilayah timur, silakan dikaji apakah sama nih dengan yang di Jawa 15 ribu? Silakan dikaji,” ujar Agustina.

Agustina menegaskan Prabowo tidak menghendaki pembenahan dilakukan terburu-buru. Semua kebijakan diminta diambil secara adil dan berdasarkan kajian yang matang.

“Jadi Pak Presiden tuh bener-bener ingin supaya pembenahannya pun tidak apa ya buru-buru gitu, bener-bener fair. Itu yang saya apa ya saya catat betul, karena buat kami ini kan satu hal yang baik,” ujarnya.

BGN juga diminta memberi waktu kepada masyarakat terkait perkembangan pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena proses pembenahan mencakup perbaikan data penerima manfaat dan data SPPG.

“Mohon kami memang diberi waktu karena Pak Presiden juga tadi bener-bener menekankan kami tahu tidak mudah mengambil sebuah keputusan yang akan baik untuk sekian juta orang,” kata Agustina.

Agustina menambahkan seluruh jajaran BGN harus memprioritaskan pekerjaan pembenahan sehingga tidak semua pesan dari masyarakat dapat langsung direspons.

“Jadi tolong kami misalnya ada yang WA tidak dijawab dan sebagainya itu karena memang kalau kami jawab terus kapan kami kerja. Jadi Pak Presiden bener-bener tadi memberikan arahan ‘oke data silakan diperbaiki, data penerima manfaat, data SPPG’,” imbuhnya.