Berita7.co.id — Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan pemerintah tengah melakukan sinkronisasi data kebutuhan guru sebagai dasar penyusunan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk APBN 2027.

Pernyataan itu disampaikan Cucun usai membuka pertemuan antara Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional (GTKN) dengan perwakilan pemerintah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026). Pertemuan dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.

Cucun menjelaskan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sedang menghitung kebutuhan guru bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta berkoordinasi dengan Kemendagri yang memahami peta kebutuhan guru di daerah.

“Mendikdasmen ini lagi menghitung dengan Kemenpan-RB juga, sinergi dengan Kemendagri yang memahami tentang bagaimana peta di daerah itu kebutuhan guru, termasuk kekosongan kepala sekolah,” kata Cucun.

Menurut Cucun, pemerintah juga sedang mensimulasikan dampak penggabungan sekolah—terutama sekolah dasar—terhadap jumlah kebutuhan guru. Inventarisasi dilakukan untuk menentukan penyesuaian kebutuhan guru apabila terjadi penggabungan.

“Kebutuhan jumlah guru disesuaikan dengan sekolah ini lagi betul-betul diinventarisir. Sekarang banyak yang sekolah-sekolah yang di daerah ini dari nanti Kementerian Dalam Negeri akan menyusun yang bisa di merger itu dari jumlah sekian ratus ribu sekolah berapa sih, ya,” ucapnya.

Cucun menambahkan DPR akan ikut mengawal proses tersebut agar jika keputusan diambil untuk 2027, semua kebutuhan sudah disiapkan dalam KEM-PPKF saat ini.

Permintaan Kepastian Status PPPK

Selain sinkronisasi data, Cucun meminta kepastian status pengangkatan guru PPPK. Ia mengingatkan batas waktu penetapan status jangan melewati bulan September.

“Jangan sampai nanti sudah lewat September status mereka nggak ada, ya. Jadi ini butuh kejelasan, tadi terkait P3K ada dua kan, ada yang penuh waktu yang paruh waktu ini,” kata Cucun.