Jakarta – Ribuan titik jalan di ibu kota mengalami kerusakan pasca banjir yang melanda wilayah Jakarta beberapa waktu lalu. Hingga awal Februari 2026, tercatat 8.528 titik jalan telah mendapatkan penanganan sementara. Fokus perbaikan sementara ini adalah untuk memastikan keamanan berkendara, sementara menunggu kondisi cuaca stabil untuk perbaikan permanen menggunakan metode hotmix.
Wilayah yang paling parah terdampak kerusakan jalan antara lain Penjaringan, Jakarta Utara, khususnya di Jalan Gedong Panjang dan Mitra Bahari, serta beberapa area di Jakarta Barat.
Menanggapi kondisi ini, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, menyatakan keprihatinan mendalam. Ia menilai banyaknya jalan yang berlubang, terkelupas, hingga ambles tidak hanya mengganggu kenyamanan tetapi juga membahayakan keselamatan warga, terutama pengendara roda dua.
“Jalan merupakan infrastruktur dasar yang menjadi urat nadi aktivitas ekonomi, sosial, dan pelayanan publik. Ketika kondisinya rusak dan tidak segera ditangani, dampaknya sangat luas, mulai dari kemacetan, meningkatnya risiko kecelakaan, hingga naiknya biaya transportasi masyarakat,” ujar Kenneth dalam keterangannya, Rabu (4/2/2026).
Kenneth menambahkan, meskipun banjir menjadi faktor utama percepatan kerusakan jalan, persoalan ini tidak bisa sepenuhnya dibebankan pada faktor alam. Ia menekankan pentingnya antisipasi melalui perencanaan konstruksi jalan yang lebih tahan genangan, sistem drainase yang optimal, serta pemeliharaan yang konsisten.
“Kejadian banjir di Jakarta bukan hal baru. Artinya, seharusnya sudah ada antisipasi melalui perencanaan konstruksi jalan yang lebih tahan genangan, sistem drainase yang optimal, serta pemeliharaan yang konsisten. Jika setiap banjir jalan kembali rusak, ini patut menjadi evaluasi serius,” tegas Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.
Ia mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas Bina Marga, untuk segera melakukan pendataan menyeluruh dan memprioritaskan perbaikan jalan utama serta kawasan dengan volume lalu lintas tinggi. Kenneth menekankan bahwa solusi permanen harus menjadi fokus utama, bukan sekadar tambal sulam.
“Perbaikan darurat memang perlu untuk mencegah kecelakaan, tetapi solusi permanen harus menjadi fokus utama. Jangan sampai setiap tahun kita hanya melakukan tambal sulam tanpa perbaikan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kenneth juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran perbaikan jalan. Ia memastikan akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan anggaran yang digelontorkan menghasilkan kualitas pembangunan yang baik dan tahan lama.
Selain perbaikan jalan, Ketua IKAL PPRA Angkatan LXII itu mengingatkan pentingnya penanganan yang terintegrasi dengan upaya pengendalian banjir. Normalisasi sungai, perbaikan drainase, pengendalian tata ruang, dan penegakan aturan terkait alih fungsi lahan harus berjalan beriringan.
“Tanpa penanganan banjir yang serius dan berkelanjutan, perbaikan jalan akan terus mengulang siklus kerusakan yang sama. Saya berkomitmen untuk terus menyuarakan aspirasi masyarakat dan mendorong kebijakan yang berpihak pada keselamatan serta kenyamanan warga. Saya berharap Pemprov DKI dapat bekerja lebih responsif, terencana, dan profesional demi menghadirkan infrastruktur yang aman dan layak bagi masyarakat Jakarta,” tutupnya.
