Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Banten secara resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk studi pengembangan Mass Rapid Transit (MRT) Lintas Timur-Barat Fase 2, yang akan menghubungkan Kembangan dengan Balaraja. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa kesepakatan ini merupakan tonggak penting dalam upaya mewujudkan konektivitas transportasi massal yang terintegrasi antara kedua wilayah.
Langkah Strategis Konektivitas Antarwilayah
Penandatanganan MoU yang disaksikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Banten Andra Soni ini berlangsung di Balai Kota Jakarta pada Rabu (4/2/2026). Pramono Anung menilai kerja sama ini berpotensi menciptakan sejarah baru dalam sistem transportasi kawasan aglomerasi Jakarta-Banten.
“Kalau apa yang ditandatangani tadi terwujud, ini sejarah banget dan tidak akan pernah terlupakan. MRT Jakarta bisa melayani wilayah yang jauh lebih luas, termasuk masuk ke Banten,” ujar Pramono Anung dalam sambutannya.
Ia menambahkan bahwa pengembangan MRT Timur-Barat Fase 2 rute Kembangan-Balaraja ini akan memperkuat sistem transportasi Jakarta dan wilayah aglomerasi yang kini dihuni oleh sekitar 42 juta penduduk. Menurutnya, pengembangan MRT lintas provinsi tidak dapat dilakukan secara unilateral, melainkan memerlukan kolaborasi erat antara daerah dan sektor swasta.
“Ini simbiosis mutualisme. Jakarta diuntungkan, Banten diuntungkan, pengembang juga diuntungkan,” jelas Pramono Anung.
Pramono Anung berharap agar MoU ini tidak hanya berhenti pada kesepakatan di atas kertas, tetapi dapat segera direalisasikan dalam pembangunan fisik. Ia menargetkan, apabila studi berjalan lancar, pembangunan MRT Kembangan-Balaraja dapat dimulai dalam kurun waktu satu hingga dua tahun mendatang.
“Yang paling penting bukan hanya MoU, tapi realisasinya,” tegasnya.
Kebutuhan Mendesak Mobilitas Pekerja
Gubernur Banten, Andra Soni, menyambut baik penandatanganan MoU tersebut. Ia menekankan bahwa Banten dan Jakarta memiliki keterkaitan yang kuat, terutama dalam hal mobilitas para pekerja yang setiap hari melintasi batas wilayah kedua provinsi.
“Warga Banten, khususnya Tangerang Raya, sebagian besar bekerja di Jakarta. Karena itu, transportasi massal yang terintegrasi menjadi kebutuhan bersama,” kata Andra Soni.
Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyat, menjelaskan bahwa fokus utama MoU ini adalah penyusunan kajian awal yang mencakup aspek kelembagaan, keuangan, serta teknis trase. Kajian ini diperkirakan akan memakan waktu sekitar 8 hingga 10 bulan untuk diselesaikan.
“Setelah studi selesai, baru nanti diputuskan skema pembiayaan dan teknis pembangunan lebih lanjut,” ujar Tuhiyat.
