Berita7.co.id — Banjir pasokan bahan baku plastik impor dari China yang diduga menerapkan praktik dumping kini mulai menekan sektor petrokimia hulu nasional. Kondisi itu membuat produsen dalam negeri kehilangan daya saing karena produk impor dijual dengan harga lebih rendah.

“Impor bahan baku plastik PE, PP, PVC, dan PET dari China kenaikannya cukup tinggi secara volume. Mereka juga banting harga sehingga produknya lebih murah dibandingkan yang lain,” kata Fajar Budiono, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), kepada wartawan di Jakarta.

Tekanan pada produsen petrokimia nasional terlihat dari menyempitnya ruang untuk menjaga margin keuntungan. Situasi ini diperparah oleh biaya energi yang tinggi, sehingga daya saing produk dalam negeri semakin tergerus.

“Kalau tidak segera diambil kebijakan, utilisasi industri hulu akan turun. Untuk PET dan PVC kami terpaksa ekspor dengan margin yang sangat tipis, sehingga terus menggerus keuntungan perusahaan. Ditambah lagi kepastian HGBT belum jelas dan harga gas non-HGBT sekitar US$ 13 per MMBtu sangat mengganggu daya saing industri,” ujar Fajar.

Ketergantungan Impor dan Dampak Operasional

Ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku plastik masih signifikan. Menurut Fajar, permintaan PE di Indonesia sekitar 2 juta ton, sedangkan pasokan domestik baru sekitar 1,2 juta ton sehingga impor mencapai sekitar 800–900 ribu ton.

Untuk PP, kebutuhan nasional diperkirakan mencapai sekitar 2,1 juta ton, tetapi pasokan dalam negeri baru sekitar 900.000 ton sehingga impor masih sekitar 1,2 juta ton. Masuknya produk impor berharga rendah turut memengaruhi aktivitas industri.

Sejumlah perusahaan dilaporkan mengurangi jam operasional meski belum melakukan pemutusan hubungan kerja. Dampak merembet ke sektor pendukung, termasuk logistik dan jasa bongkar muat.

Desakan Tindakan Tegas Pemerintah

Inaplas menilai lambatnya birokrasi dan koordinasi antar-lembaga menjadi penghambat utama pengajuan instrumen anti-dumping. Proses tersebut membutuhkan data resmi dan sinergi lintas kementerian, kata Fajar.

“Kami berharap pemerintah menjadi pihak yang memimpin langkah pengamanan perdagangan ini. Jangan saling menunggu. Koordinasi antar kementerian, akses data dari BPS maupun Bea Cukai, hingga proses di komite anti-dumping harus dipercepat. Kalau terlalu lama, industrinya bisa keburu mati sebelum perlindungan diberikan,”

Selain kasus perdagangan, biaya energi juga disebut sebagai tantangan besar. Fajar menekankan bahwa selain bahan baku, harga gas menjadi salah satu penentu kemampuan produsen nasional bersaing dengan produk impor.

Jika praktik dumping dibiarkan, menurut Inaplas, investor diperkirakan akan menunda rencana investasi baru hingga setelah tahun 2030, yang pada akhirnya dapat merusak iklim investasi dan kondisi industri petrokimia nasional yang ada saat ini.