Berita7.co.id — Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menyatakan dukungan terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk mengimplementasikan biodiesel B50 sebagai upaya memperkuat kemandirian energi nasional.

Eddy mengatakan kenaikan mandatori dari B40 ke B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan impor bahan bakar, sekaligus memanfaatkan potensi sumber daya energi dalam negeri.

Kepentingan Strategis dan Kesiapan Teknis

Menurut Eddy, B50 sejalan dengan visi Presiden untuk mewujudkan kedaulatan energi. “Indonesia memiliki sumber daya yang besar dan sudah saatnya potensi tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap impor energi,” ujarnya dalam keterangan, Minggu (12/7/2026).

Dia menilai kebijakan itu juga penting menghadapi ketidakpastian geopolitik global yang berdampak pada harga dan pasokan energi. Meski mendukung, Eddy menegaskan pelaksanaan B50 harus didukung kesiapan teknis agar berjalan berkelanjutan dan memberi manfaat bagi masyarakat.

“Peningkatan dari B40 ke B50 bukan sekadar menaikkan angka campuran biodiesel. Kita harus memastikan seluruh ekosistemnya siap, termasuk kualitas bahan bakar, infrastruktur distribusi dan kesiapan mesin. Pengujian dan pengawasan kualitas harus dilakukan secara konsisten agar masyarakat sebagai konsumen mendapatkan kepastian,” jelasnya.

Perlindungan Pangan dan Keseimbangan Pasokan

Eddy mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara penggunaan sawit untuk energi, pangan, dan ekspor. Menurutnya, kebutuhan bahan baku untuk B50 harus dikelola agar tidak menimbulkan tekanan pada pasokan maupun harga komoditas pangan berbasis sawit.

“Kebijakan energi harus dilihat secara menyeluruh. Kita tentu ingin mencapai kemandirian energi, tetapi pada saat yang sama harus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terjaga dan petani memperoleh manfaat yang adil,” katanya.

Keberlanjutan Lingkungan dan Manfaat Ekonomi

Eddy menegaskan peningkatan produksi biodiesel tidak boleh menjadi alasan memperluas perkebunan dengan mengorbankan hutan dan lingkungan. Dia menilai prioritas harus pada peningkatan produktivitas lahan yang sudah ada, termasuk peremajaan sawit rakyat.

“B50 harus menjadi bagian dari transisi energi yang berkelanjutan. Karena itu, peningkatan produksi harus didorong melalui produktivitas, efisiensi dan penguatan petani sawit, bukan melalui pembukaan lahan yang merusak lingkungan,” tegasnya.

Wakil Ketua MPR itu juga mendorong agar manfaat ekonomi dari program B50 dapat dinikmati lebih luas, terutama oleh petani sawit rakyat dan pelaku usaha nasional.

“Jangan sampai nilai tambah dari program B50 hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Petani sawit rakyat harus menjadi bagian penting dari rantai pasok dan memperoleh manfaat nyata dari kebijakan ini,” ungkap Eddy.

Dia menutup pernyataannya dengan menyatakan dukungan terhadap visi Presiden untuk kedaulatan energi, seraya menekankan kebutuhan kesiapan teknis, kekuatan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan agar implementasi B50 efektif.