Berita7.co.id — Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan (Babe Haikal), menegaskan penguatan ekosistem halal nasional merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia sebagai penggerak utama ekonomi halal dunia.

Pernyataan itu disampaikan Babe Haikal saat membuka Forum D-8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan, Jakarta, Rabu (8/7). Ia mengajak negara-negara anggota D-8 memperkuat kolaborasi demi standar halal yang terintegrasi dan saling diakui.

Babe Haikal menekankan bahwa pembangunan ekosistem halal tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, melainkan harus berlandaskan kolaborasi, keterhubungan, dan standar yang kuat agar memberikan keuntungan ekonomi dan manfaat luas bagi masyarakat dunia.

“Salah satu mimpi besar saya adalah ketika Bapak Presiden Prabowo Subianto memiliki visi yang luar biasa mengenai halal. Beliau membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang memiliki kedudukan setingkat kementerian dan terhubung dengan setidaknya sembilan kementerian. Ini merupakan kekuatan yang sangat besar,” ujar Babe Haikal dalam keterangannya, Senin (13/7/2026).

Menurut Babe Haikal, visi Presiden diterjemahkan BPJPH melalui semangat “Indonesia Halal untuk Masyarakat Dunia.” Dia menyebut peran Indonesia tidak hanya memperkuat implementasi Jaminan Produk Halal domestik, tetapi juga mengambil posisi strategis dalam membangun ekosistem halal global lewat kerja sama antarnegara.

“Visinya adalah bagaimana halal dapat menjadi kekuatan bersama bagi dunia. Dan visi itu kami terjemahkan melalui slogan ‘Halal Indonesia untuk Masyarakat Dunia’.”

Babe Haikal juga mengingatkan bahwa perhatian terhadap halal di Indonesia bukan hal baru. Sejak era Presiden kedua Soeharto, pemerintah sudah menaruh perhatian pada penyelenggaraan halal, yang berkembang hingga terciptanya sistem Jaminan Produk Halal yang semakin kuat dan komprehensif.

Ia menegaskan bahwa implementasi kewajiban sertifikasi halal menjadi momentum penting untuk memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal Indonesia.

Dalam forum, Babe Haikal mengajak peserta mempererat kolaborasi dan menyamakan visi pengembangan standar halal internasional. Menurutnya, sinergi antarnegara menjadi fondasi penting guna mewujudkan ekosistem halal global yang lebih kuat, inklusif, dan saling menguntungkan.

“Halal harus bersatu, halal harus saling terhubung, dan halal harus dibangun melalui semangat kebersamaan. Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat menghadirkan manfaat lebih luas bagi masyarakat dunia,” lanjutnya.

Pada kesempatan sama, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Anis Matta, menyatakan penyelenggaraan D-8 HEI 2026 menjadi manifestasi nyata integrasi kekuatan ekonomi domestik dengan dunia Islam.

“Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, Indonesia terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu jalannya adalah dengan memperkuat integrasi ekonomi Indonesia dengan dunia Islam, termasuk melalui pengembangan ekonomi halal,” ujar Anis Matta.

Sekretaris Jenderal D-8 mengapresiasi inisiatif Indonesia sebagai katalis perluasan investasi dan penguatan riset di ekosistem industri halal global. Kegiatan lima hari ke depan dijadwalkan menampilkan pameran dagang, business matching, serta diskusi panel D-8 HEI Talks.

Direktur Eksekutif KNEKS, Sholahudin Al Aiyub, menjelaskan forum dirancang untuk melahirkan kolaborasi bisnis yang konkret. “Indonesia berupaya memfasilitasi lahirnya kemitraan bisnis, pertukaran pengetahuan, dan transaksi perdagangan yang konkret,” kata Aiyub.

Secara makro, pelaksanaan D-8 HEI 2026 mencerminkan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang diungkapkan pada KTT ke-11 D-8 di Kairo, 19 Desember 2024. Saat itu, Presiden menekankan urgensi pembentukan rantai nilai halal lewat penguatan jejaring ekonomi dan menegaskan komitmen Indonesia menjadi salah satu pusat utama ekonomi halal dunia.

Rangkaian acara terselenggara atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri, BPJPH, KNEKS, dan Kadin Indonesia.

Latar Belakang D-8

D-8 didirikan pada 1997 dan kini beranggotakan sembilan negara: Indonesia, Bangladesh, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, Turki, serta Azerbaijan yang baru bergabung pada 2025. Forum ini memiliki kekuatan kolektif dengan total populasi sekitar 1,3 miliar jiwa (16 persen populasi dunia) dan gabungan Produk Domestik Bruto mencapai USD 5,1 triliun.