Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyatakan komitmennya untuk mengawal percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Sumatera Barat (Sumbar), khususnya Jalan Tol Padang-Pekanbaru seksi Bukittinggi-Sicincin. Hal ini disampaikannya usai menghadiri rapat koordinasi percepatan pembangunan tol tersebut di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada Rabu (4/2/2026).
Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Tol
Rapat yang digelar atas undangan Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PU, Dedy Gunawan, ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting. Turut hadir Dirjen Bina Marga Roy Rizali Anwar, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Rachman Arief Dienaputra, Direktur Utama Hutama Karya Kuntjoro, serta Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi. Selain itu, para kepala daerah terdampak proyek, seperti Bupati Tanah Datar Eka Putra, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Azis, Bupati Agam Benny Warlis, Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra, dan Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, juga turut serta.
Dalam pertemuan tersebut, Andre Rosiade menekankan bahwa pembangunan Tol Bukittinggi-Sicincin merupakan proyek prioritas nasional yang memerlukan eksekusi segera. Pembahasan difokuskan pada kesiapan teknis, skema pembiayaan, dan langkah-langkah strategis agar konstruksi dapat dimulai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Target Konstruksi Akhir 2026 dan Usulan Perubahan Trase
Andre Rosiade menyampaikan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri PU, Dody Hanggodo, untuk mengeksekusi pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi. “Targetnya, pekerjaan bisa mulai berjalan akhir 2026,” ujar Andre.
Lebih lanjut, Andre mengusulkan adanya perubahan trase jalan tol dari rencana awal. Jika semula jalur dirancang melewati Lembah Anai langsung ke Agam, Andre mengusulkan agar trase digeser ke belakang Gunung Marapi, melewati wilayah Kabupaten Tanah Datar. Perubahan ini dinilai memiliki dampak strategis bagi pemerataan ekonomi.
Menurut Andre, jalur baru ini akan membuka akses logistik bagi daerah seperti Sawahlunto, Sijunjung, Dharmasraya, dan Kabupaten Solok untuk mengirim hasil pertanian dan tambang ke Riau maupun pelabuhan. Selain itu, arus truk batu bara dan CPO dapat dialihkan dari kawasan rawan Sitinjau Lauik langsung ke jalan tol melalui lingkar luar Solok.
“Dari sisi teknis dan bisnis, trase belakang Gunung Marapi juga lebih menguntungkan. Pembebasan lahannya relatif lebih mudah karena didominasi perkebunan dan lahan kosong, serta berpotensi meningkatkan kelayakan investasi atau IRR bagi Hutama Karya,” jelasnya.
Komitmen Pemerintah dan Kepala Daerah
Andre Rosiade juga memastikan ketegasan pemerintah dalam pembebasan lahan. Ia menjamin proyek strategis nasional ini tidak akan terhambat oleh persoalan yang berlarut-larut. “Musyawarah tetap diutamakan dengan prinsip ganti untung. Namun jika sudah tiga kali musyawarah tidak tercapai kesepakatan, pemerintah akan menggunakan mekanisme konsinyasi sesuai aturan. Ini tidak bisa ditunda-tunda,” tegas Andre.
Para kepala daerah yang hadir menyatakan komitmen penuh untuk mengawal proyek tersebut agar tidak mengalami hambatan serupa dengan pembangunan Tol Padang-Sicincin sebelumnya. Andre menambahkan, keberadaan Tol Padang-Pekanbaru, khususnya seksi Bukittinggi-Sicincin, sangat krusial untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang saat ini masih berkisar 3 persen.
“Kalau konektivitas ini terwujud, ekonomi Sumbar akan bergerak lebih cepat dan lebih merata. Ini bukan hanya soal jalan tol, tapi soal masa depan pembangunan Sumatera Barat,” katanya.
Dukungan Pemerintah Provinsi dan Target Operasional
Gubernur Sumbar Mahyeldi menegaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap mendukung seluruh tahapan pembangunan sesuai kewenangan daerah, termasuk koordinasi lintas sektor dan fasilitasi proses yang dibutuhkan. “InsyaAllah, kami siap mendukung sesuai kewenangan yang dimiliki daerah,” tegas Mahyeldi.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputra, menyebutkan pihaknya menargetkan Jalan Tol Padang-Pekanbaru seksi Sicincin/Kayu Tanam-Bukittinggi tuntas dan beroperasi pada 2031. Namun, terdapat peluang percepatan menjadi 2029 jika dukungan teknis, pendanaan, dan koordinasi lintas sektor berjalan optimal sejak tahap awal. “Pengoperasian ruas ini dimungkinkan pada 2031. Namun terdapat peluang percepatan menjadi 2029 sepanjang dukungan teknis, pendanaan, dan koordinasi lintas sektor berjalan optimal sejak tahap awal,” ucap Rachman Arief.
Kebutuhan investasi pembangunan Jalan Tol Sicincin/Kayu Tanam-Bukittinggi diperkirakan mencapai Rp 25,23 triliun. Pembangunan ruas tol ini dilaksanakan oleh PT Hutama Karya melalui skema penugasan.
