Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengusulkan agar pembiayaan BPJS Kesehatan untuk 500 ribu warganya dapat ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Usulan ini diajukan mengingat Aceh merupakan daerah bencana, yang sebelumnya 500 ribu jiwa tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).
Usulan Pembiayaan BPJS Kesehatan
Fadhlullah, yang akrab disapa Dek Fadh, menyampaikan usulan tersebut saat beraudiensi dengan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kantor Gubernur Aceh, Syiah Kuala, Banda Aceh, pada Selasa (10/2/2026). Ia menjelaskan bahwa secara aturan, daerah yang berstatus bencana diperbolehkan mengajukan agar pembiayaan BPJS Kesehatan ditanggung oleh APBN.
“Dari efek bencana ini kami mengusulkan karena selama ini untuk BPJS Aceh ada 500 ribu jiwa yang ditanggung dengan dana APBA, Pak, dana daerah, Pak. Selebihnya ditanggung oleh APBN,” ujar Dek Fadh dalam paparannya.
Ia menambahkan, surat usulan resmi akan segera diserahkan kepada pimpinan MPR RI agar proses persetujuan dapat dipercepat. “Kami telah mengusulkan, Pak, nanti suratnya kami serahkan kepada Bapak agar ini cepat disetujui,” tuturnya.
Fokus Penanganan Bencana
Dek Fadh menekankan bahwa saat ini prioritas Pemerintah Aceh adalah penanganan bencana. Ia berharap BPJS Kesehatan untuk 500 ribu jiwa tersebut dapat segera dialihkan pembiayaannya ke APBN.
“Karena untuk mengingat mereka yang 500 ribu orang ini kalau berobat harus menggunakan dana tidak layak di daerah bencana mereka mencari uang untuk berobat. Ada 500 ribu jiwa, Pak. Kalau dulunya ditanggung dengan dana APBA, sementara saat ini bencana kami fokus kepada bencana, kami berharap ini bisa ditanggung oleh APBN. Hanya 500 ribu jiwa, Pak,” jelasnya.
Kunjungan Pimpinan MPR RI
Kunjungan pimpinan MPR RI ke Aceh pada Selasa (10/2) dihadiri oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhi Baskoro Yudhoyono, dan AM Akbar Supratman. Selain itu, hadir pula pimpinan dari semua fraksi, perwakilan DPD, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BPOM Taruna Ikrar, dan Plt Sekjen MPR Siti Fauziah.
