Berita7.co.id — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, menegaskan pemerintah telah melakukan upaya penanganan akses di sekitar Jembatan Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah, Aceh.

Pernyataan itu disampaikan Tito seusai meninjau lokasi dan berdialog dengan warga menyusul kabar bahwa masyarakat membangun jembatan secara mandiri karena merasa kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

Temuan di Lokasi

Saat meninjau, Tito menyatakan struktur jembatan lama tidak hancur akibat banjir bandang. Kerusakan justru terjadi pada tanah penyangga yang ambles, sehingga membuat badan jembatan miring dan berisiko jika dilalui.

Ia mengatakan Balai Pekerjaan Umum setempat sudah hadir lebih dahulu untuk menangani masalah itu, namun muncul perbedaan pandangan antara pemerintah dan warga terkait penggunaan akses.

Beda Pandangan Antara Warga dan Balai PU

Menurut Tito, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh Kementerian Pekerjaan Umum menilai kondisi tanah masih labil dan berbahaya bagi pengguna. “Karena dia melihat bahwa jembatan ini rawan, miring sekali, dan longsor tanahnya di satu sisi itu banyak sekali longsornya,” ujarnya.

Sebaliknya, warga menolak sepenuhnya beralih ke jalur alternatif karena dinilai memutar jauh dan kondisi jalan alternatif berlubang. Karena itu, warga mencoba membuat akses sementara pada bagian yang ambles agar kendaraan tetap bisa lewat.

Namun Balai PU menyatakan tidak berani menanggung risiko jika jembatan lama kembali digunakan. “Bukan masyarakat membangun jembatan ini,” kata Tito merujuk pada status jembatan lama yang tetap ada sejak sebelum banjir.

Kesepakatan dan Tindakan Pemerintah

Melalui mediasi Satgas PRR, disepakati agar jembatan lama dipertahankan dan diperkuat sebagai solusi sementara. Perbaikan penuh agar kembali seperti semula dinilai sulit, sehingga hanya kendaraan roda dua dan kendaraan ringan yang diizinkan melewati jembatan tersebut.

“Intinya jembatan yang (lama) ini, ini sulit untuk dikembalikan normal lagi, ini berat sekali,” ujar Tito.

Sebagai langkah lanjutan, Tito menyampaikan pemerintah akan membangun jembatan baru yang lebih kokoh, memperbaiki jalur alternatif yang memutar, serta membangun jembatan pendukung yang mulai dikerjakan pada Juli 2026.

Penegasan Terhadap Isu Kurangnya Perhatian

Tito menegaskan persoalan yang muncul bukan disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah, melainkan perbedaan pendapat terkait aspek keselamatan penggunaan akses di lokasi terdampak bencana. “Bukan pemerintah tidak memperhatikan, tidak, [tapi] beda pendapat antara Balai PU dengan masyarakat,” tegasnya.

Pernyataan itu disampaikan Tito saat menerima bantuan lima unit mobil ambulans dari Korps Pegawai Republik Indonesia di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (13/7/2026).