Jakarta – Ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Selasa (30/12/2025). Aksi ini merupakan buntut penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026 sebesar Rp 5,7 juta.
Tuntutan UMP dan Upah Sektoral
Agenda utama demonstrasi yang rencananya digelar dua hari berturut-turut ini meliputi tuntutan kenaikan UMP dan persoalan upah sektoral. Presiden KSPI, Said Iqbal, menyatakan bahwa UMP DKI Jakarta yang baru dinilai masih kurang tepat dan lebih rendah dibandingkan daerah penyangga seperti Bekasi dan Karawang.
“Apakah masuk akal, pabrik panci di Karawang upahnya lebih tinggi dengan buruh atau pekerja yang bekerja di gedung-gedung pencakar langit ini? Standard Chartered, Bank Mandiri, Bank BNI, kantor-kantor pusat perminyakan, upahnya lebih rendah dari pabrik panci di Karawang, upahnya lebih rendah dari pabrik plastik di Bekasi,” jelas Said Iqbal dalam orasinya.
Said Iqbal juga menegaskan bahwa aksi ini merupakan awal dari serangkaian aksi lanjutan yang akan terus digelar hingga UMP Jakarta mencapai angka Rp 5,8 juta. Namun, ia mengungkapkan bahwa jumlah massa pada hari pertama aksi sengaja dibuat sedikit, yakni sekitar 1.000 buruh, untuk melihat respons pemerintah dan membuka ruang negosiasi.
“Hari ini memang kami sedikit, sengaja, untuk menunggu respons pemerintah agar terjadi negosiasi terhadap yang dituntut oleh kaum buruh,” kata Said Iqbal kepada wartawan di lokasi, Senin (29/12/2025).
Ia menambahkan, puncak aksi pada hari pertama dan kedua diperkirakan akan melibatkan sekitar 10 ribu motor.
Kekecewaan Akses ke Istana
Said Iqbal juga mengungkapkan kekecewaan kaum buruh yang tidak dapat menyampaikan aspirasi secara langsung di depan Istana Merdeka.
“Istana tidak boleh menjadi tempat yang sakral, yang tidak boleh didatangi oleh rakyatnya, termasuk oleh buruh. Istana adalah tempat, dan tentunya juga DPR RI, adalah tempat di mana rakyat, termasuk buruh, petani, nelayan, guru, dan sebagainya, mahasiswa, bisa menyampaikan aspirasinya,” ujar Said Iqbal.
Rekayasa Lalu Lintas Situasional
Menyikapi aksi tersebut, polisi memastikan tidak ada penutupan jalan secara permanen. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin menyatakan rekayasa lalu lintas akan bersifat situasional. Pengalihan arus akan dilakukan di Jalan Merdeka Selatan jika jumlah massa bertambah.
“Telah disiapkan rencana pengalihan sekiranya jumlah peserta cukup banyak dan kemungkinan dialihkan di Jalan Merdeka Selatan sisi utara,” ujar Komarudin. Sebanyak 370 personel polisi lalu lintas dikerahkan untuk mengatur arus kendaraan.
Upaya Hukum dan Berita Lainnya
Selain aksi massa, KSPI juga berencana menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait penetapan UMP DKI Jakarta 2026.
Sementara itu, di bagian lain berita, kapal pinisi bernama Dewi Anjani dilaporkan tenggelam di perairan Dermaga Pink, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada Senin (29/12/2025) pagi. Kejadian ini menyusul tenggelamnya kapal pinisi Putri Sakinah sebelumnya di Perairan Pulau Padar, yang mengakibatkan hilangnya Pelatih Tim B Sepakbola Wanita Valencia CF, Martin Carreras Fernando, beserta tiga anaknya.
Dalam segmen lain, atlet menembak Dewi Laila Mubarokah berhasil meraih dua medali emas di SEA Games 2025 Thailand untuk nomor 10 meter Air Rifle, baik kategori perseorangan maupun beregu putri. Prestasi ini diraihnya meskipun dalam kondisi hamil.
