Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menegaskan krusialnya peran Fraksi PPP di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjaga persatuan dan memajukan pembangunan nasional. Penegasan ini disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Fraksi PPP yang bertema “Penguatan Peran DPRD dalam Mengawal Persatuan dan Pembangunan Bangsa” di Discovery Hotel Bali, Sabtu (14/2/2026).
Peran Strategis Fraksi PPP di DPRD
Menurut Mardiono, anggota DPRD dari Fraksi PPP memiliki tanggung jawab ganda. Pertama, berkontribusi pada tata kelola pemerintahan daerah saat ini. Kedua, menentukan posisi dan kekuatan PPP dalam kontestasi politik nasional menjelang Pemilu 2029. Sebagai partai yang berakar dari semangat persatuan umat, Mardiono menekankan bahwa setiap kader PPP di DPRD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, harus menjadi contoh etika politik, perekat keharmonisan sosial, dan penghubung aspirasi rakyat dengan kebijakan pemerintah daerah.
“Seluruh kader PPP di DPRD harus tampil sebagai teladan etika politik, menjadi perekat persatuan sosial, dan menjadi jembatan antara aspirasi rakyat dengan kebijakan pemerintah daerah. Peran Fraksi PPP di DPRD tidak hanya penting bagi tata kelola daerah hari ini, tetapi juga menentukan masa depan PPP dalam kontestasi nasional ke depan,” ujar Mardiono.
Sinergi Pusat dan Daerah untuk Pembangunan
Mardiono juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan tidak dapat tercapai tanpa keselarasan kebijakan lintas level pemerintahan.
“Tidak ada percepatan pembangunan tanpa keselarasan kebijakan antara pusat dan daerah. Dan tidak ada pemerataan kesejahteraan tanpa orkestrasi program lintas level pemerintahan,” kata Mardiono.
Sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP), Mardiono menginstruksikan kader PPP di DPRD untuk menjadi agen sinergi kebijakan. Mereka diharapkan mampu menerjemahkan program nasional secara efektif di daerah dan menyuarakan kebutuhan riil daerah ke tingkat pusat.
Dukungan Program Prioritas Presiden
PPP berkomitmen mendukung program prioritas Presiden yang berpihak pada rakyat, meliputi program ketahanan pangan, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, dan koperasi desa Merah Putih. Mardiono menegaskan bahwa Fraksi PPP di DPRD memegang peran strategis dalam memastikan program-program ini berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan berkelanjutan melalui dukungan regulasi, penganggaran, serta pengawasan.
“Peran Fraksi PPP adalah memastikan seluruh program itu berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan berkelanjutan melalui dukungan regulasi daerah, penganggaran yang memadai, serta pengawasan yang konstruktif,” jelas Mardiono.
Penguatan Kapasitas dan Konsolidasi Internal
Bimtek Nasional Fraksi PPP dirancang untuk memperkuat kapasitas teknokratis kader agar mampu mengawal pembangunan daerah yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Mardiono menekankan pentingnya sinkronisasi gerak antara Fraksi PPP di DPRD dengan garis perjuangan partai, menegaskan bahwa fraksi adalah perpanjangan tangan partai dalam arena kebijakan publik.
“Fraksi bukan entitas yang berdiri sendiri, melainkan perpanjangan tangan partai dalam arena kebijakan. Karena itu, konsistensi ideologis, disiplin organisasi, dan soliditas fraksi harus terus diperkuat,” tegas Mardiono.
Melalui forum ini, Mardiono berharap anggota DPRD dari PPP memperoleh penguatan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, serta meningkatkan komunikasi politik dan peran sebagai wakil rakyat. Bimtek ini merupakan bagian dari penguatan konsolidasi internal PPP pasca-Mukernas yang digelar pada 11-12 Februari 2026, sebagai persiapan menyongsong Pemilu 2029.
