Berita7 — Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, menegaskan komitmennya untuk menjadikan ibu kota sebagai ruang yang aman bagi demokrasi. Menurutnya, Jakarta harus menjadi kota di mana warganya bebas berkumpul dan menyampaikan pendapat tanpa dibayangi rasa takut.

Pernyataan ini disampaikan Rano saat membuka Kuliah Umum bertajuk ‘Jalan Buntu Reformasi’ di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, pada Sabtu (18/7/2026). Acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan 30 tahun peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli).

“Sebagai Wakil Gubernur, komitmen saya sederhana untuk diucapkan, tapi tidak mudah dijalankan. Satu, Jakarta tetap menjadi kota di mana orang boleh berkumpul, berpendapat, dan berbeda tanpa takut,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Rano menambahkan bahwa ruang-ruang publik di Jakarta, termasuk lingkungan kampus, harus tetap terbuka untuk diskusi dan kritik, meskipun ditujukan kepada pemerintah daerah. “Kampus ke kampus, ruang-ruang publik kota harus tetap terbuka untuk forum seperti hari ini. Termasuk ketika isinya mengkritik kami (pemerintah),” tuturnya.

Sosok yang akrab disapa ‘Bang Doel’ ini mengungkapkan kedekatan emosional dan rasa berutangnya terhadap keberanian para pejuang peristiwa 27 Juli 1996. Ia menyatakan bahwa karir politiknya dapat berjalan berkat pengorbanan para korban Kudatuli.

“Saya bukan korban Kudatuli, saya tidak berhak memakai penderitaan sebagai jubah. Tapi justru karena itu saya merasa berutang. Demokrasi yang memungkinkan seorang seniman dipilih rakyat, dibayar dengan tubuh orang-orang yang bertahan di (Jalan) Diponegoro,” ungkap Rano.

Rano Karno menilai peristiwa Kudatuli bukan sekadar nostalgia, melainkan sebuah tugas yang belum terselesaikan, terutama terkait pengakuan negara dan keadilan bagi keluarga korban. “Kuda Tuli belum selesai. Selama kasus ini belum dituntaskan secara hukum, selama korban dan keluarganya belum mendapat pengakuan penuh dari negara, maka peringatan tahunan kita baru setelah jalan ini. Dan hutang itu tidak lunas dengan hanya karangan bunga,” sebutnya.

Ia juga menyoroti kondisi reformasi saat ini yang menurut banyak pakar menghadapi jalan buntu akibat menguatnya oligarki dan penyempitan ruang sipil. Alih-alih bersikap defensif, Rano mengajak jajaran pemerintahan untuk mencari solusi melalui kebijakan yang manusiawi.

“Sebagai orang yang berada di dalam pemerintahan, kebiasaan buruk kami adalah defensif, sedikit-dikitnya menjawab kritik dengan daftar prestasi. Hari ini saya tidak mau begitu,” imbuh Rano.

Lebih lanjut, Rano menganalogikan kebijakan Jakarta dengan karakter Si Doel yang diperankannya. Menurutnya, Si Doel merupakan representasi rakyat kecil yang sering kali terpinggirkan oleh pembangunan. “30 tahun lebih saya memerankan anak Betawi yang sekolah menjadi insinyur sambil narik oplet. Dulu saya kira itu cuma cerita keluarga, makin tua saya makin sadar Si Doel itu cerita politik,” cerita Rano.

“Cerita yang orang kecil yang tanahnya digusur, yang hidupnya dipinggirkan pembangunan, tetapi tetap percaya bahwa sekolah, kerja keras, dan harga diri bisa mengubah nasib,” sambungnya.

Rano menekankan bahwa pihaknya selalu memperhatikan warga kecil dalam setiap kebijakan yang diambil. “Si Doel tidak boleh hanya jadi tontonan, dia harus jadi ukuran. Setiap kebijakan Jakarta harus bisa menjawab satu pertanyaan: Apakah ini memudahkan atau menyusahkan hidup orang seperti Si Doel dan keluarganya?” pungkasnya.