Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Lintas Timur-Barat Fase 2 rute Kembangan-Balaraja dapat dimulai dalam kurun waktu satu hingga dua tahun mendatang. Target ini disampaikan usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) studi pengembangan MRT antara PT MRT Jakarta dan para pengembang.
Target Pembangunan MRT Kembangan-Balaraja
“Pengalaman Jakarta mengembangkan MRT Utara-Selatan akan kami lakukan juga untuk MRT Timur-Barat Fase 2 Kembangan-Balaraja. Mudah-mudahan satu sampai dua tahun ke depan pembangunannya sudah bisa dimulai,” ujar Pramono kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Pramono menjelaskan bahwa penandatanganan MoU tersebut merupakan langkah awal untuk mematangkan kajian kelembagaan, keuangan, serta teknis trase MRT Kembangan-Balaraja. Kajian ini nantinya akan menjadi dasar penentuan skema pembiayaan dan model pembangunan MRT yang melintasi wilayah Jakarta dan Banten.
Pentingnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek
Menurut Pramono, pengembangan MRT ke wilayah Banten sangat krusial untuk menjawab tingginya mobilitas masyarakat di kawasan aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Ia menyebutkan, jumlah penduduk aglomerasi Jakarta mencapai sekitar 42 juta jiwa, dengan jutaan orang setiap hari melakukan perjalanan keluar-masuk Jakarta untuk bekerja.
“Jakarta sendiri 11 juta penduduk, dan setiap hari ada sekitar 4,5 juta orang yang masuk ke Jakarta. Mereka membutuhkan transportasi massal yang layak,” katanya.
Kolaborasi Pemerintah dan Swasta
Proyek MRT Timur-Barat Fase 2 ini direncanakan akan dikembangkan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, PT MRT Jakarta, dan pihak swasta, termasuk pengembang kawasan yang dilalui trase MRT. Skema kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan sekaligus mendorong pengembangan kawasan berbasis transit atau transit oriented development (TOD).
Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyat, menambahkan bahwa kajian awal pengembangan MRT Kembangan-Balaraja ditargetkan rampung dalam waktu 8 hingga 10 bulan. Kajian tersebut akan mencakup aspek kelembagaan, keuangan, dan teknis pembangunan.
“Setelah kajian selesai, baru akan dijabarkan lebih detail terkait pembiayaan dan tahapan pembangunan selanjutnya,” ucap Tuhiyat.
