Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan akan menyalurkan dua jenis bantuan sosial (bansos) sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama 2026. Salah satu program yang akan digulirkan adalah bantuan sembako yang ditujukan bagi 18 juta keluarga penerima manfaat.
Bansos Reguler dan Adaptif
“Yang pertama adalah bansos reguler, yaitu Bansos Bantuan Sembako dan Program Keluarga Harapan, yang menyasar 18 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran sebesar 17,5 triliun,” ujar Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, dalam jumpa pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).
Selain bansos reguler, pemerintah juga akan menyalurkan bansos adaptif, khususnya untuk penanganan kebencanaan. Alokasi dana untuk bansos kebencanaan ini mencapai lebih dari Rp 2,3 triliun.
“Kemudian yang kedua adalah bansos adaptif. Yang pertama ini bansos adaptif untuk bansos kebencanaan, termasuk untuk Sumatera dan juga untuk bencana di beberapa tempat lain dengan nilai lebih daripada Rp 2,3 triliun,” jelasnya.
Anggaran Rehabilitasi Sosial
Lebih lanjut, Gus Ipul merinci alokasi anggaran untuk program asistensi rehabilitasi sosial. Sebesar Rp 20 triliun disiapkan untuk program ini, dan hingga kini lebih dari Rp 17 triliun telah tersalurkan.
“Lalu yang berikutnya dalam anggaran kami juga untuk bansos yang sifatnya atensi atau asistensi rehabilitasi sosial. Secara keseluruhan nilainya adalah Rp 20 triliun. Sampai hari ini sudah kita salurkan lebih dari Rp 17 triliun,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa sisa anggaran tersebut akan segera disalurkan untuk kebutuhan Januari, Februari, dan Maret. Penyaluran diperkirakan akan berlanjut hingga Lebaran dan berlanjut pada triwulan kedua, yaitu April, Mei, dan Juni.
“Sisanya akan menyusul untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Artinya ini insyaallah sampai Lebaran, dan kami akan salurkan pada triwulan kedua nanti di bulan April, Mei, dan Juni,” sambung dia.
Dinamika Data Penerima Bansos
Menyinggung soal data penerima bansos, Gus Ipul menekankan bahwa data tersebut bersifat dinamis. Perbedaan data antara triwulan satu dan triwulan dua sangat mungkin terjadi.
“Penerima manfaat itu sifatnya dinamis, karena kita berpedoman kepada data tunggal yang telah dimutakhirkan secara berkelanjutan oleh BPS. Maka itu penerima manfaat bisa jadi di triwulan pertama dapat, di triwulan kedua dapat, mungkin di triwulan ketiga tidak dapat, atau sebaliknya,” katanya.
Partisipasi Masyarakat dalam Pemutakhiran Data
Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Sosial membuka partisipasi masyarakat untuk ikut memutakhirkan data penerima bansos. Masyarakat dapat mengajukan usul atau sanggahan melalui jalur formal maupun langsung ke pusat komando (command center).
“Saluran pertama adalah jalur formal yang itu bisa diproses mulai tingkat RT, RW, nanti ke kelurahan, terus ke Dinsos, ditandani oleh bupati/wali kota, baru kita proses selanjutnya bersama BPS. Sementara itu kita membuka jalur partisipasi seluas-luasnya untuk masyarakat,” jelasnya.
Masyarakat diundang untuk memberikan masukan terkait data penerima bansos melalui beberapa kanal. “Jadi kami mengundang masyarakat untuk ikut memberikan usul maupun sanggah terhadap data-data penerima bansos. Pertama lewat command center kami yang beroperasi selama 24 jam di 021-171. Yang kedua ada WA center kami, nanti nomornya akan kita susulkan. Dan yang ketiga ada aplikasi Cek Bansos, di mana semua masyarakat bisa melakukan usul sanggah di situ,” imbuhnya.
