JAKARTA – Sorotan Presiden Prabowo Subianto terhadap persoalan sampah yang menumpuk di sejumlah pantai di Bali, yang dinilai mengganggu kenyamanan wisatawan, mendapat respons cepat dari Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Pemerintah Provinsi Bali. Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Enik Ermawati, yang akrab disapa Ni Luh Puspa, menyatakan bahwa koordinasi intensif telah dilakukan, salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sampah Pantai.
Pembentukan Satgas Sampah Pantai
Ni Luh Puspa menjelaskan, Satgas Sampah Pantai akan segera dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Bali dan ditempatkan secara khusus di kawasan Pantai Kuta. “Satgas ini akan bertugas melakukan respons cepat saat terjadi kiriman sampah dari laut,” ujar Ni Luh kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).
Pembentukan satgas ini merupakan salah satu langkah konkret Kemenpar bersama stakeholder lainnya dalam mengatasi persoalan sampah yang kerap menjadi keluhan, terutama saat musim hujan.
Program Gerakan Wisata Bersih (GWB)
Selain pembentukan satgas, Kemenpar juga telah meluncurkan program Gerakan Wisata Bersih (GWB) sejak tahun 2025. Program ini digagas sesuai arahan Menteri Pariwisata Ibu Widiyanti Putri Wardhana. Bali menjadi salah satu lokasi prioritas dalam pelaksanaan program GWB.
“Program GWB yang sudah dilaksanakan di beberapa destinasi di Bali melibatkan semua stakeholder dan berkolaborasi dengan komunitas sampah seperti Sungai Watch, dan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Plastik Di Destinasi Wisata Bahari,” jelas Ni Luh.
GWB bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemerintah, masyarakat, dan wisatawan mengenai pentingnya pengelolaan sampah, serta mendorong pembentukan aturan baru terkait pengelolaan sampah plastik di destinasi wisata bahari.
Penanganan Sampah Laut dan Proyek PSEL
Kemenpar juga terlibat dalam Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut yang diketuai oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan. Berdasarkan laporan dari Gubernur Bali I Wayan Koster, sampah yang mengotori pantai Kuta merupakan sampah kiriman yang datang secara musiman, terutama pada akhir Desember, Januari, dan awal Februari.
Berbagai kegiatan penanganan sampah laut telah dilakukan, termasuk pengolahan sampah menjadi kompos dan pemasangan trash rack serta trash barrier. Lebih lanjut, proyek Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Bali dijadwalkan dimulai Maret 2026 dan ditargetkan beroperasi paling lambat akhir 2027.
Dampak Terhadap Kunjungan Wisatawan
Meskipun dihadapkan pada isu sampah, Ni Luh memastikan bahwa persoalan ini tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Data menunjukkan tren kenaikan jumlah wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara, pada periode Januari-September 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.
“Terkait pengaruh ke jumlah kunjungan wisatawan, kami melihat bahwa sejauh ini tidak ada pengaruh melihat angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali pada periode Januari-September 2024 sebesar 4.745.200 wisman dibanding periode Januari – September 2025 sebesar 5.291.700 wisman, ada peningkatan kunjungan sebesar 11,5%. Sedangkan untuk kunjungan wisatawan nusantara ke Bali pada periode Januari-Oktober 2024 sebesar 25,26 juta kunjungan wisnus dibanding periode Januari-Oktober 2025 sebesar 28,98 juta kunjungan wisnus , ada peningkatan sebesar 14,7 %,” imbuhnya.
Sorotan Presiden Prabowo
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyoroti kondisi sampah di pantai Bali saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026). Ia mengemukakan keluhan dari tokoh luar negeri yang menyebut Bali kotor dan tidak lagi menarik.
“Saya di Korea ketemu tokoh-tokoh di Korea, menteri-menteri, jenderal-jenderal, kadang-kadang ya tentara di mana pun dia nggak basa-basi. Dia bilang ‘Your excellency, I just came from Bali. Bali so dirty now. Bali not nice’. Ah saya, tapi saya terima itu sebagai koreksi,” ungkap Prabowo, seraya menunjukkan foto kondisi sampah di pantai Bali pada Desember 2025.
Presiden Prabowo mengajak pemerintah daerah untuk bersama-sama mengatasi masalah kebersihan pantai demi menjaga citra pariwisata Indonesia.
