Berita7 — Pemerintah diminta menyusun formula penyesuaian tingkat pencampuran biodiesel sawit (blending-rate) menjelang pemberlakuan B50 per 1 Juli 2026. Permintaan itu mengemuka karena implementasi B50 dinilai berpotensi menyerap pasokan CPO domestik sehingga mengurangi peluang ekspor.

Ekonom dan pakar kebijakan publik Achmad Nur Hidayat menekankan bahwa kebijakan B50 bukan sekadar soal energi. Menurutnya, kebijakan ini berdampak pada pangan, devisa, APBN, petani, konsumen, dan ketahanan ekonomi nasional, sehingga perlu diikuti dengan skema penyesuaian yang responsif.

Alasan Perlu Formula Penyesuaian

Achmad mengingatkan kemungkinan hilangnya peluang ekspor CPO sekitar 2 juta ton pada semester II-2026 akibat alokasi tambahan untuk biodiesel. Dengan rata‑rata harga sawit CIF Rotterdam Januari–Maret 2026 sekitar US$1.356 per ton, potensi kehilangan devisa menyentuh angka US$2,7 miliar, menurut perkiraan yang dikutip dalam pernyataannya.

“B50 perlu dijalankan sebagai mandat fleksibel, bukan angka sakral,” kata Achmad. Ia menyarankan agar penyesuaian blending-rate didasarkan pada stok CPO domestik, harga CPO dan minyak goreng, serta posisi neraca perdagangan. Jika stok menipis dan harga pangan naik, porsi biodiesel sebaiknya ditahan; sebaliknya, jika produksi melonjak dan harga ekspor melemah, serapan biodiesel bisa diperbesar.

Risiko Terhadap Neraca Perdagangan

Achmad memperingatkan bahwa dampak pengurangan ekspor minyak sawit harus dihitung secara menyeluruh. Penghematan impor solar harus lebih besar dan stabil ketimbang kehilangan devisa ekspor, biaya subsidi biodiesel, serta risiko tekanan harga minyak goreng agar B50 benar-benar memperbaiki neraca eksternal.

Data perdagangan menunjukkan ekspor Januari–Mei 2026 tercatat US$115,36 miliar, naik 3,02% dari periode sama tahun lalu, sementara impor tumbuh 15,24% menjadi US$111,33 miliar. Surplus kumulatif berada di level US$4,03 miliar, ditopang surplus nonmigas yang menutup defisit migas.

Upaya Produsen Sawit

Sejumlah pelaku usaha sawit menyatakan langkah untuk mendukung ketahanan energi sekaligus menyiapkan pasokan. PTPN Group menyebut meningkatkan produktivitas dan memperluas area kebun sebagai bagian dari strategi hilirisasi untuk memproduksi biodiesel.

Plt Direktur Utama PTPN Group M Iswahyudi menjelaskan realisasi produksi CPO hingga 2025 mencapai 2,69 juta ton, sebesar 104% dari 2024. PTPN menargetkan peningkatan produktivitas TBS dari 20,63 ton per ha pada 2025 menjadi 21,5 ton per ha pada 2030, serta sedikit kenaikan rendemen CPO.

PT Agrinas Palma Nusantara juga menyampaikan rencana pengembangan kebun baru seluas 400 ribu ha dan target produksi biodiesel hingga 600 ribu ton pada 2030 untuk menunjang swasembada energi. Direktur Utama Mohammad Abdul Ghani mengatakan perusahaan berencana mereaktivasi pabrik biodiesel di Rengat, Riau, dengan estimasi biaya sekitar Rp300 miliar.

“Kami sudah menyusun action-plan dan time-line; insyaallah akhir tahun depan kami akan menghasilkan 600 ribu ton biodiesel,” kata Ghani, yang menilai capaian tersebut akan mendukung pelaksanaan bauran 50%.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan masukan para ahli, tiga langkah dianggap perlu ditindaklanjuti pemerintah: merumuskan formula penyesuaian blending-rate, mempercepat peningkatan produktivitas atau produksi bahan baku di hulu, dan meningkatkan transparansi tata kelola Badan Pengelola Dana Perkebunan.

Penerapan rekomendasi tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan B50 dapat berjalan sambil meminimalkan dampak negatif pada ekspor sawit dan stabilitas neraca perdagangan.