Berita7 — Jakarta – Anggota Komisi IX DPR sekaligus Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago menanggapi opsi kantin sekolah dilibatkan dalam mengelola program makan bergizi gratis (MBG). Irma menilai Badan Gizi Nasional (BGN) sebaiknya menyelesaikan berbagai persoalan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih bermasalah sebelum membuka alternatif pelaksanaannya.

Menurut Irma, ada dapur yang sudah mendapat approval dari BGN dan telah dibangun 100% tetapi belum dioperasikan. Jika dapur tidak dioperasikan, menurutnya pemerintah berkewajiban menanggung kerugian tersebut.

“Satu persoalan saja belum selesai yaitu soal dapur yang sudah diberi approval oleh BGN dan sudah bangun dapur 100% saja masih jadi masalah karena belum dioperasikan dan jika tidak dioperasikan BGN pemerintah tanggung jawab atas kerugian tersebut,” kata Irma kepada wartawan, Jumat (17/7/2026).

Irma mengusulkan agar BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG yang bermasalah. Evaluasi itu harus mencakup dugaan dapur fiktif, dapur yang terindikasi terafiliasi praktik jual titik, serta dapur yang tidak memenuhi standar.

“Baru setelah itu verifikasi dapur-dapur baru yang sudah dapat approval (sudah siap operasi 100%) terutama mereka harus sudah punya pengolahan limbah atau IPAL,” katanya.

Terkait usulan pelibatan kantin sekolah, Irma menyatakan opsi tersebut bisa dijalankan asalkan pengelola kantin memenuhi persyaratan pemerintah.

“Sedangkan untuk sekolah yang punya kantin bagus dan mau dioperasikan juga tidak apa-apa, asal profesional dan memenuhi ketentuan laik higienis,” paparnya.

Irma menegaskan program MBG merupakan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Ia menyoroti peran masyarakat yang berinvestasi membangun dapur serta menyediakan peralatan untuk program tersebut.

“Program MBG ini kan program pemerintah yang sebetulnya joint operation dengan rakyat, pemerintah punya program, rakyat bermodalkan dapur dan seluruh peralatan, ini program yang sangat bagus, karena mengikut sertakan rakyat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, untuk itu jangan sampai ada yang dirugikan, harus win win solution,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan program bergantung pada pengelolaan profesional, dan pihaknya sebagai mitra pemerintah akan bertanggung jawab terhadap kesuksesan program itu.

“Yang pasti program ini dahsyat jika dikelola oleh orang-orang profesional, oleh karena itu kami sebagai mitra pemerintah insyaallah bertanggung jawab dengan kesuksesan program ini,” imbuh dia.

Sebelumnya, BGN menyampaikan adanya sinyal dari Presiden Prabowo Subianto mengenai opsi pelaksanaan MBG melalui alternatif lain, termasuk pelibatan kantin sekolah. Presiden mempersilakan opsi tersebut dikaji lebih dalam.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari seusai rapat terbatas di Istana, Jakarta, Rabu (15/7) malam. Agustina menyebut bahwa dalam Perpres 115 tentang Tata Kelola MBG, pelaksanaan hanya tertulis melalui SPPG, namun Presiden membuka kemungkinan kajian alternatif.

“Kan kalau menurut Perpres 115, skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Baca ya Perpres 115 ya. Pak Presiden pun tadi mengatakan ‘silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh’,” kata Agustina menjawab pertanyaan wartawan mengenai usulan pelibatan kantin sekolah.