Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dukungannya terhadap keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Dukungan ini diberikan setelah MUI bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (3/2/2026). MUI menekankan bahwa dukungan tersebut berlaku sepanjang badan internasional itu berjalan demi kemaslahatan umat.
Pertemuan antara Prabowo Subianto dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam tersebut bertujuan untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian. Setelah mendengarkan penjelasan rinci dari Prabowo, MUI menyatakan kesepakatannya untuk bergabung.
Komitmen untuk Kemanfaatan Umat
Ketua Umum MUI, Anwar Iskandar, menyampaikan bahwa prinsip kemaslahatan menjadi landasan utama dukungan MUI. “Sepanjang untuk kemaslahatan, tentu saja. Karena MUI ini berjuang untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bangsa, untuk kemaslahatan kemanusiaan. Yang kita dengar tadi adalah komitmen dia untuk kemaslahatan itu. Nah sepanjang komitmen untuk kemaslahatan, kenapa tidak? Kan ada janji kalau memang tidak bermaslahat akan keluar,” ujar Anwar di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Anwar Iskandar menangkap komitmen kuat dari Prabowo Subianto untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara utuh dan berdaulat penuh. Melalui Dewan Perdamaian ini, Prabowo bertekad membantu meringankan penderitaan rakyat Palestina di Gaza.
“Jadi yang saya tangkap, komitmen Presiden. Komitmen Presiden yang pertama ingin benar-benar berjuang di dalam Dewan Perdamaian ini untuk kemerdekaan Palestina secara utuh dan berdaulat secara penuh. Di sisi lain, komitmen beliau akan berjuang melalui Dewan Perdamaian ini untuk membantu penderitaan orang Palestina di Gaza,” jelas Anwar.
Dewan Perdamaian dan Kemerdekaan Palestina
Menurut Anwar, tujuan mulia inilah yang mendasari bergabungnya Prabowo dan negara-negara Islam lainnya ke dalam Dewan Perdamaian yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia menilai tujuan tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan.
“Dan untuk itu, maka beliau melalui organisasi ini bekerja sama dengan negara-negara Islam yang lain untuk berjuang demi perdamaian dunia,” ungkapnya.
Anwar juga menyoroti pernyataan Prabowo mengenai mekanisme keluar dari badan tersebut. Prabowo menegaskan bahwa jika Dewan Perdamaian di kemudian hari tidak lagi memberikan kemaslahatan, seluruh negara Islam yang tergabung akan menarik diri.
“Dan apabila di kemudian hari ternyata tidak memberi kemaslahatan dan kebaikan organisasi ini kepada Palestina, kepada perdamaian dunia, maka seluruh negara-negara Islam yang berkumpul di situ akan keluar dari BoP,” tegas Anwar menirukan pernyataan Prabowo.
Komitmen Lain Presiden
Selain isu Palestina, Anwar Iskandar juga menyebutkan komitmen lain yang disampaikan Prabowo dalam pertemuan tersebut. Komitmen tersebut meliputi keberpihakan pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, pemberantasan korupsi, serta upaya membawa negara menuju kemakmuran.
“Ini yang penting kita catat, selain dari tadi itu komitmen dia untuk berpihak kepada kepentingan rakyat, kesejahteraan rakyat Indonesia, komitmen dia untuk anggota korupsi, dan komitmen dia untuk membawa negara ini menuju kemakmuran dan kebaikan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Itu yang tadi disampaikan oleh beliau di dalam,” tambah Anwar.
Perubahan Sikap MUI
Sebelumnya, MUI sempat menyuarakan agar pemerintah Indonesia mempertimbangkan kembali keikutsertaannya dalam Board of Peace. Wakil Ketua Umum MUI, KH Cholil Nafis, melalui akun X pribadinya pada Kamis (29/1), menyatakan bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum yang digagas Donald Trump tersebut dinilai tidak berpihak pada Palestina.
KH Cholil Nafis berargumen bahwa forum tersebut melibatkan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang dianggap melakukan penjajahan terhadap Palestina. Ia juga menyoroti tidak adanya keterlibatan negara Palestina sebagai anggota dalam forum tersebut.
“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina,” kata KH Cholil Nafis, dikutip dari MUI Digital.
“Karena dalam penggagas Trump dan anggotanya ada (Perdana Menteri Israel) Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina,” terangnya.
