Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Yandri Susanto menceritakan keseruan gelaran Liga Desa yang diselenggarakan kementeriannya dalam rangka memperingati Hari Desa Nasional. Namun, di balik kemeriahan tersebut, Yandri mengungkapkan adanya praktik kecurangan terkait naturalisasi pemain.
Liga Desa Diwarnai Protes Naturalisasi
Kick-off Liga Desa telah berlangsung selama dua bulan di Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, diikuti oleh seluruh warga desa di Jawa Tengah. Total ada 7.800 desa yang berpartisipasi dalam kompetisi ini. Yandri menjelaskan sistem turnamen yang mempertemukan juara kecamatan di satu kabupaten, kemudian juara kabupaten tersebut akan dibagi dalam grup untuk memperebutkan tiket final.
“Juara kecamatan di kabupaten itu berlaga dengan juara kecamatan di kecamatan lain di satu kabupaten. Ketemulah nanti juara kabupaten, nah, juara kabupaten dibuat grup, grup ini berapa kesempatan ini antar-juara grup antar-kabupaten, empat grup dibuatlah finalnya,” ujar Yandri saat berbincang dengan detikcom, Selasa (13/1/2026).
Para pemain yang berlaga di Liga Desa dikarantina di Asrama Haji Boyolali, Jawa Tengah, sebelum bertanding menuju babak final yang dijadwalkan hari ini.
Kecurangan Ubah KTP Demi Main di Desa Lain
Yandri menuturkan, salah satu cerita unik yang mewarnai Liga Desa adalah masalah naturalisasi pemain. Ia mengaku telah mengantisipasi hal ini sejak awal dengan membuat aturan yang jelas.
“Dari awal saya sudah curiga nih kalau enggak saya buat aturan dari awal. Saya bilang dari sebelum Liga Desa ini bergulir, tolong karena ini Liga Desa murni orang desa setempat, tidak boleh naturalisasi, pemain bayaran atau pemain cabutan istilah mereka. Nah, ternyata kemarin pas memasuki laga antar kabupaten itu ada satu kabupaten yang tidak jujur lah kira-kira begitu,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Yandri menjelaskan bahwa naturalisasi yang dimaksud bukanlah pemain asing seperti di timnas, melainkan pemain yang bukan berasal dari desa tempat mereka bermain. Para pemain ini bahkan nekat mengubah Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar terlihat sebagai warga desa setempat.
“Melakukan naturalisasi dengan mengubah KTP. Jadi di bulan Desember itu mereka banyak yang pindah ke desa itu, pemain-pemain top tadi, sehingga diprotes sama pihak lawan. Mereka telepon saya, panitia gimana nih Pak Menteri? (Yandri menjawab) ah coret, ini kalau dibiarkan berbahaya untuk ke depan,” tegas Yandri.
Membangun Nasionalisme dan Kejujuran
Menurut Yandri, Liga Desa seharusnya menjadi ajang untuk membangun nasionalisme, silaturahmi, serta disiplin dan kejujuran.
“Jadi kita sebenarnya Liga Desa ini membangun nasionalisme, membangun silaturahmi, tapi perlu juga membangun disiplin dan kejujuran. Jangan sampai ada akal-akalan. Jadi sekarang Liga Desa seru,” imbuhnya.
Untuk mencegah terulangnya kecurangan serupa, Kementerian Desa PDTT bekerja sama dengan pihak kepolisian dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
