Berita7 — Jakarta — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini memaparkan capaian kinerja kementerian pada 2025 dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN 2025, Rabu (15/7/2026).

Pemaparan menekankan perbaikan berbagai indikator tata kelola baik pada level nasional maupun internasional, yang dinilai sebagian besar berkat peran Kementerian PAN-RB dalam mengawal agenda reformasi birokrasi.

Perbaikan Indikator Nasional dan Internasional

Rini mengatakan sepanjang 2025 sejumlah indikator strategis menunjukkan tren perbaikan. Indikator itu mencakup Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta Indeks Pelayanan Publik.

Menurutnya, perbaikan capaian tersebut didukung oleh perluasan implementasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan MPP Digital yang membuat layanan pemerintah “semakin terintegrasi, efektif, dan mudah diakses masyarakat.”

Pada tingkat global, Rini menyebut adanya perbaikan pada indikator seperti Government Effectiveness dari World Bank, Electronic Government Development Index dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Digital Government Index OECD yang menempatkan Indonesia sebagai peringkat kedua di Asia Tenggara.

Peran Strategis Kementerian PAN-RB

Rini menegaskan posisi Kementerian PAN-RB dalam sistem pemerintahan Kabinet Merah Putih dan merinci tiga peran strategis kementerian dalam mengawal reformasi birokrasi.

“Pertama, sebagai regulator dan pembina tata kelola pemerintahan. Kedua, sebagai bagian dari Strategic Diamond Presiden yang memastikan birokrasi mampu mendukung pelaksanaan agenda prioritas nasional. Ketiga, mendukung proses aksesi Indonesia ke dalam OECD,” jelasnya.

Pengelolaan Anggaran dan Tujuh Capaian Strategis

Dalam pemanfaatan anggaran 2025, Kementerian PAN-RB menggunakan anggaran efektif sebesar Rp 314 miliar dengan realisasi lebih dari 97,98 persen. Dari pemanfaatan ini, kementerian melaporkan tujuh capaian strategis.

Capaian pertama adalah penguatan tata kelola Program Prioritas Presiden melalui implementasi Reformasi Birokrasi Tematik dan penyusunan proses bisnis. Capaian kedua berupa meluasnya pelayanan publik yang terintegrasi, berkualitas, dan inklusif; hingga 2025 tercatat telah terbentuk 305 MPP di kabupaten/kota seluruh Indonesia.

“Di samping itu, inisiatif untuk inovasi pelayanan publik pada instansi pemerintah menunjukkan perkembangan yang membanggakan. Bahkan beberapa inovasi telah mendapatkan penghargaan dari United Nations Public Service Awards (UNPSA),” ujarnya.

Capaian ketiga adalah penguatan efektivitas dan kapabilitas kelembagaan nasional melalui penataan kelembagaan pemerintah, pengembangan basis data kelembagaan dan jabatan, serta penerapan fleksibilitas sistem kerja. Capaian keempat mencakup penguatan manajemen kinerja instansi pemerintah melalui kebijakan akuntabilitas, peningkatan kapasitas instansi, dan penguatan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Capaian kelima adalah transformasi layanan digital pemerintah melalui pembangunan ekosistem Pemerintah Digital yang meliputi tata kelola, Digital Public Infrastructure (DPI), serta layanan digital terintegrasi dan terpadu. Capaian keenam berupa peningkatan implementasi sistem merit melalui penguatan manajemen aparatur sipil negara (ASN) berbasis merit, penataan pegawai non-ASN, serta integrasi layanan ASN dalam satu platform.

“Selanjutnya capaian ketujuh yaitu mendukung proses aksesi Indonesia ke OECD melalui penyelesaian initial memorandum pada bidang Public Governance sebagai bagian dari penyelarasan tata kelola dengan standar internasional,” jelasnya.

Komitmen di Tengah Keterbatasan Anggaran

Rini menegaskan bahwa reformasi birokrasi menjadi fondasi untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik berkualitas. Ia menyatakan komitmen kementerian untuk terus mengelola APBN secara akuntabel meski menghadapi keterbatasan anggaran.

“Atas dukungan dan kemitraan Komisi II DPR RI, kami menyampaikan terima kasih. Semoga sinergi ini terus memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Indonesia,” tutupnya.