Berita7 — Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta waktu satu bulan untuk menyelesaikan persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Permintaan itu disampaikan setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (15/7/2026).

Menurut Zulhas, periode satu bulan dibutuhkan untuk merapikan dan menuntaskan hambatan termasuk penyalahgunaan dalam pelaksanaan MBG sebelum mengajukan solusi akhir kepada presiden.

“Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu, satu bulan. Ya, 1 bulan lagi. 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan,” kata Zulhas kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Usai masa evaluasi, Zulhas mengatakan hasil kajian akan disampaikan kembali kepada Presiden untuk mendapatkan arahan dan keputusan akhir.

“Setelah itu, langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam 1 bulan dari hari ini. Saya kira dua itu yang penting kami putuskan pada malam hari ini,” ujarnya.

Permasalahan dalam Pelaksanaan MBG

Zulhas membeberkan beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan MBG. Di antaranya dugaan penyalahgunaan serta titik-titik layanan yang belum didukung keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) meski sudah ditetapkan sebagai penerima layanan.

“Banyak, ya. Yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi, tetapi belum ada apa SPPG-nya,” ujarnya.

Ia menambahkan ada lokasi yang telah memiliki bangunan namun belum bisa beroperasi sesuai rencana. Pemerintah masih menginventarisasi berbagai masalah tersebut sebelum menentukan langkah lanjutan.

“Ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak, banyak hal, ya. 1 bulan ini kita akan paparkan ke Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya,” lanjutnya.

Peran Koperasi Desa Merah Putih

Selain pembahasan MBG, rapat juga membahas Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Zulhas menegaskan Kopdes berperan sebagai infrastruktur pemerintah dalam penyaluran bantuan dan barang subsidi.

“Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah nanti menyalurkan bantuan-bantuan, seluruh bantuan. Kemudian juga menyalurkan seluruh barang-barang subsidi,” ujarnya.

Zulhas menjelaskan fungsi lain Kopdes sebagai off-taker hasil tani, yaitu membeli produk pertanian jika harga di pasaran berada di bawah ketetapan pemerintah.

“Nomor dua, dia sebagai off-taker kalau harga seperti gabah, jagung, dan lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa off-taker sebagai apa namanya pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah,” ucapnya.