Menteri Luar Negeri Sugiono menanggapi isu perombakan kabinet yang kembali mengemuka di tengah publik. Ia mengaku belum mendapatkan informasi resmi terkait rencana tersebut. “Saya belum pernah dengar, saya baru dengar,” ujar Sugiono di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa (27/1/2026).
Sebagai Sekjen Partai Gerindra, Sugiono menekankan bahwa kewenangan untuk melakukan reshuffle kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden. Ia menyarankan agar pertanyaan mengenai hal ini dialamatkan langsung kepada kepala negara. “Itu tanya, itu pertanyaannya harusnya ditujukan ke Presiden. Itu kan hanya Presiden yang reshuffle,” tegasnya.
Ketika kembali didesak mengenai kemungkinan reshuffle pasca penunjukan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Sugiono kembali menegaskan bahwa keputusan tersebut mutlak milik Presiden. “(Awal Februari reshuffle) saya belum denger. Makasih, ya,” tutupnya.
Sebelumnya, Thomas Djiwandono telah resmi dipilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) melalui rapat paripurna DPR RI pada hari yang sama, Selasa (27/1). Dengan demikian, Thomas melepaskan jabatannya sebagai Wakil Menteri Keuangan. Hingga kini, posisi Wakil Menteri Keuangan yang ditinggalkannya belum terisi.
Di sisi lain, beredar pula kabar mengenai Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Budisatrio Djiwandono, yang disebut-sebut akan segera merapat ke jajaran eksekutif. Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, sempat melontarkan hal tersebut dalam rapat di DPR pada Senin (26/1). Menanggapi seloroh Utut, Budisatrio Djiwandono menyatakan bahwa ia masih fokus menjalankan tugasnya sebagai pimpinan Komisi I. “Nggak tahu, makanya tanyakan pada Pak Utut. Tugas kita tetap sekarang di Komisi I,” kata Budi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).
Menjelang akhir tahun lalu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga sempat angkat bicara mengenai isu reshuffle kabinet. Ia menyatakan bahwa belum ada rencana perombakan kabinet. “Reshuffle kabinet? Belum, belum. Belum ada,” ujar Prasetyo usai rapat bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (19/12/2025).
